Sekjen Gerindra Sebut Demo Mahasiswa Bentuk Kekagetan Terhadap Pengetatan Birokrasi Era Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan demonstrasi mahasiswa yang mengusung tema 'Indonesia Gelap' merupakan bentuk kekagetan dari pengetatan birokrasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, aksi unjuk rasa yang memakai tagar 'Indonesia Gelap' sebagai bentuk kritik 100 hari dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bagi mahasiswa, pemerintah gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ketua MPR RI itu mengatakan kekagetan itu tidak hanya terjadi di masyarakat saja.

Baca juga: Respons Positif DPR soal Demo Indonesia Gelap, Sebut Sebagai Ciri Khas Mahasiswa: Itu Sah-sah Saja

Akan tetapi, reaksi yang sama juga di internal pemerintah.

Ia mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari pengetatan birokrasi yang dilakukan pemerintahan Prabowo.

"Reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Sekarang ada pengetatan, bukan hanya pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ungkapnya.

Baca juga: Prabowo Makan Siang Bersama Menteri saat Mahasiswa Demo Indonesia Gelap

Muzani mengatakan kekagetan tersebut sering kali menimbulkan sikap kontraproduktif bahkan salah dipahami masyarakat.

Dia bilang, pemerintah tidak pernah bermaksud mempersulit masyarakat.

"Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahami, tetapi sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan. Tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo yang juga kalian semuanya sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semuanya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Aksi yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan 100 hari. 

Para demonstran menyoroti kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Mengusung tema "Indonesia Gelap," aksi ini menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini.

"Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini," ujar Satria dalam konferensi pers di Patung Kuda.

Ia juga menegaskan, jika tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar secara nasional.

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegasnya. 

Aksi ini baru benar-benar berakhir pada malam hari.

Sekitar pukul 20.20 WIB para massa aksi mulai berangsur-angsur membubarkan diri. 

Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.

3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.

4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represif terhadap masyarakat sipil.

5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.

6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.

7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.

8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.

9. Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.

10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.

11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.

12. Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.

13. Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.