Respons Positif DPR soal Demo 'Indonesia Gelap', Sebut Sebagai Ciri Khas Mahasiswa: Itu Sah-sah Saja

TRIBUNNEWS.COM - Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Tema "Indonesia Gelap" ini menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini.

Mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Karena hal tersebut, kelompok mahasiswa pun menyoroti kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Mengenai aksi itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai aksi itu sebagai cara untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang ada.

Menurut Adies, cara ini lah merupakan bentuk berdemokrasi yang baik.

"Ya itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik, menyalurkan aspirasi melalui demo-demo. Yang seperti itu memang ciri khas mahasiswa," ujar Adies, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2025).

Adies bahkan menegaskan, aksi demo yang digelar mahasiswa itu merupakan tindakan yang sah dan dilindungi konstitusi.

Dalam hal ini, Adies menekankan bahwa setiap generasi memiliki cara sendiri-sendiri dalam menyampaikan aspirasinya, termasuk ketika zamannya berkuliah dulu.

"Ya kan sah-sah saja, itu kan aspirasi. Ya dulu kita zaman kuliah juga begitu."

"Kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara-cara dengan kreativitas masing-masing," kata Adies.

Baca juga: Istana soal Aksi Indonesia Gelap, Tegaskan KIP Kuliah dan Operasional Kampus Tak Dikurangi

Tuntutan yang Ditujukan kepada Pemerintah

Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai berikut:

• Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
• Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

• Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.
• Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.
• Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
• Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.
• Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
• Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.
• Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
• Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.
• Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.
• Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.
• Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.
• Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.

Puncak Demo Indonesia Gelap Digelar saat Pelantikan Kepala Daerah

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) mendatang, berbarengan dengan pelantikan kepala daerah. 

“Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara," kata Koordinator BEM SI, Herianto saat dihubungi Kompas.com pada Selasa.

Namun, Herianto belum dapat memastikan waktu dan titik kumpul pada aksi mendatang.