Kamis, 2 Oktober 2025

Aksi Indonesia Gelap

Mensesneg Minta Mahasiswa yang Protes Makan Bergizi Gratis Belajar Sejarah, Prasetyo: SDM Butuh Gizi

Prasetyo meminta mahasiswa yang memprotes program MBG untuk belajar sejarah. Dia menyebut MBG sudah menjadi program di berbagai negara maju.

Penulis: Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
AKSI INDONESIA GELAP - Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI melakukan aksi bertajuk 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam aksinya, mahasiswa membawa 5 tuntutan yaitu mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan efisiensi anggaran, transparansi status pembangunan, transparansi keseluruhan program MBG, tolak revisi UU Minerba, tolak dwifungsi TNI, tangkap dan adili Jokowi, dan sahkan RUU Perampasan Aset. 

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegasnya. 

Aksi ini baru benar-benar berakhir pada malam hari. Sekitar pukul 20.20 WIB para massa aksi mulai berangsur-angsur membubarkan diri. 

Baca juga: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bakal Demo Lagi jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.

3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.

4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.

5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.

6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.

7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.

8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.

9. Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.

10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.

11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.

12. Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.

13. Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.
 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved