Pengamat Soroti Aksi Indonesia Gelap: Alasan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial Jadi Pemicu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Henry Indraguna mengatakan ada banyak alasan di balik munculnya gerakan ‘Indonesia Gelap’ di sejumlah daerah di tanah air selama beberapa kurun waktu terakhir.

Menurut dia, pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang bisa diterima akal sehat oleh rakyat.

"Salah satu alasan adalah masalah ekonomi. Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran," ujar Henry merespon viralnya demo mahasiswa di beberapa daerah tentang "Indonesia Gelap" di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, kata dia, terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar, tentu saja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa menjadi amplifikasi suara.

“Kondisi masyarakat yang sesungguhnya adalah alasan yang wajar diteriakkan kepada penguasa,” ujarnya.

Henry juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan preferensi tepat untuk menyiasati cepatnya fiskal.

Tentu kebijakan pemerintah ini memicu protes masyarakat yang tak berpihak kepada mereka, sebagai kelas berpenghasilan rendah bahkan susah hidup.

Terlebih kalau pengeluaran sehari-hari makin berat. Ini terjadi ketika daya beli turun.

Selain itu, Henry menyebut bahwa penegakan hukum yang berkeadilan sosial juga menjadi masalah bangsa ini.

Negara belum mampu berlaku adil untuk menghukum berat dan memiskinkan para perampok uang rakyat karena tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca juga: Demonstran Indonesia Gelap Bubarkan Diri, Jalan di Sekitar Patung Kuda Jakarta Dibuka Kembali

Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi, sebagai warga bangsa yang bermartabat di negeri yang sudah merdeka 79 tahun ini.

"Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu, persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi," bebernya.

"Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," imbuhnya.

Henry menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa, agar tak sampai anarkis dan malah merugikan kepentingan umum.

"Pertama adalah semua penyelenggara negara dari Presiden hingga pemerintahan paling bawah, harus dapat melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik. Prinsipnya pemerintah perlu lebih terbuka soal bagaimana dana negara digunakan dan pastikan tidak ada yang disalahgunakan," tuturnya.