Mensesneg Minta Mahasiswa yang Protes Makan Bergizi Gratis Belajar Sejarah, Prasetyo: SDM Butuh Gizi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyoroti mahasiswa yang memprotes program makan bergizi gratis (MBG) dalam aksi unjuk rasa di dekat Istana Negara, kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025) kemarin.

Prasetyo meminta mahasiswa yang memprotes program MBG untuk belajar sejarah. Dia menyebut MBG sudah menjadi program di berbagai negara maju.

Baca juga: Ini 6 Tuntutan Pelajar Tolak Program Makan Bergizi Gratis di Papua: Hentikan Keterlibatan Aparat

"Saya mohon maaf saya baca itu 13 tuntutan termasuk masalah makan bergizi ya. Makan bergizi itu saudara pelajari gitu ya. Di negara-negara maju hampir semua sudah sekian ratus tahun. Jerman itu dari kurang lebih tahun 1800-an. Anda pelajari sejarah itu," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu yang menjadi program pemerintahan Prabowo. Dia menyebut SDM harus didorong dengan pemenuhan gizi.

Baca juga: Istana soal Aksi Indonesia Gelap, Tegaskan KIP Kuliah dan Operasional Kampus Tak Dikurangi

"SDM butuh kemampuan, kemampuan itu saintifik, tidak bisa. Itu adalah kombinasi dari masalah gizi. Gizi itu pun nggak bisa juga gizi itu hanya, mohon maaf ya, setelah usia sekian tidak. Gizi itu berasal dimulai dari sejak di dalam kandungan, nutrisi yang diberikan oleh ibu-ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil," jelasnya.

Itulah kenapa, kata Prasetyo, program MBG tidak hanya menyentuh kepada anak-anak sekolah saja. Akan tetapi, program itu menyentuh ibu hamil hingga anak-anak yang masih balita.

"Karena memang nggak bisa. Nggak bisa instan. Maka kemudian itu kita tangani oleh pemerintah. Selain gizi, tentu adalah pendidikan. Ini dua kombinasi yang nggak bisa. Kita harus menyadari betul bahwa posisi kita hari ini, kita sedang mengejar ketertinggalan," jelasnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra itu memahami ruang fiskal negara masih terbatas untuk memenuhi program MBG. Karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan re-alokasi anggaran untuk program tersebut.

"Disitulah Bapak Presiden, pemerintah bekerja keras untuk mencoba merealokasi dengan kemarin melakukan efisiensi, nanti ujungnya re-alokasi. Bukan tidak dibelanjakan, tapi alokasi belanjanya dialihkan kepada hal-hal yang untuk kita mengejar ketertinggalan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Aksi yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan 100 hari. 

Para demonstran menyoroti kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Mengusung tema "Indonesia Gelap," aksi ini menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini.

"Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangkapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini," ujar Satria dalam konferensi pers di Patung Kuda.

Ia juga menegaskan, jika tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar secara nasional.

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegasnya. 

Aksi ini baru benar-benar berakhir pada malam hari. Sekitar pukul 20.20 WIB para massa aksi mulai berangsur-angsur membubarkan diri. 

Baca juga: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bakal Demo Lagi jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.

3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.

4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.

5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.

6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.

7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.

8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.

9. Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.

10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.

11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.

12. Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.

13. Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.