Jan Maringka Sarankan Posisi Jaksa Agung di Bawah Koordinasi Kemenko Kumham

Dimana para pelakunya sering dijatuhi dengan pidana mati dan belum kita eksekusi hingga saat ini.

Selanjutnya yang terjadi, kata Jan Maringka, Jaksa Agung terpaksa secara terbuka harus mengatakan jika dia merasa tidak dilibatkan dalam kasus tersebut.

Padahal Jaksa Agung sendiri memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum, baik diminta ataupun tidak diminta kepada Presiden.

"Seharusnya Jaksa Agung bisa secara langsung bisa berkordinasi satu pintu. Apalagi ada peran jaksa sebagai pengacara negara. Baik diminta ataupun tidak, wajib memberi masukan kepada Presiden di bidang perdata dan tata usaha negara," jelasnya

Menurutnya, Kejagung RI kepada dirinya melekat fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara. Ketidak keterlibatan kasus ini adalah bukti betapa panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui dalam penegakan hukum.

"Akibat salah letak ini, dapat kita lihat pula pada disparitas tuntutan pidana perkara perkara yang menarik perhatian masyarakat. Untuk itu reposisi segera perlu dilakukan, agar tidak lagi terjadi hal demikian," sambung Jan Maringka 

Mantan Atase Kejaksaan Pada KJRI Hong Kong periode 2005-2008 ini juga menerangkan, diskresi yang dilakukan Menhukham Yusril Ihza Mahendra itu adalah tindakan administrasi negara.

Sehingga apabila Kejaksaan RI di bawah koordinasi Menkohukham dalam sistim pemerintahan adalah suatu kebutuhan bagi Penegakan hukum itu sendiri

"Jadi curhatan Jaksa Agung Burhanuddin ST, tentang eksekusi pemulangan terpidana mati ke Philipina dan Australia kedepan tidak terjadi lagi. Sebab, status Kejaksaaan sudah di bawah koordinasi Menkohukham," tandas mantan Karo Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kejagung (2015) ini.

Dalam pandangannya, Jaksa adalah eksekutor yang melaksanakan putusan hakim, akan tapi saat ini jaksa diposisikan bersama polisi di bawah Menkopol. 

Makanya, Jaksa tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif

"Seharusnya jaksa dan polisi alat penegak hukum bukan alat politik Sehingga mereka akan lebih efektif kendali di bawah Menkohukham. Indonesia adalah negara hukum yang mana penegaknya harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan manapun," ujar Jan Maringka.

Kata dia, Kejagung RI saat ini semakin dilematis belum lagi tuntutan 12 tahun terhadap Harvey Moeis dalam kasus Tambang Timah. 

Dimana Hakim Tingkat Banding beri perbaikan putusan dari 6 tahun menjadi 20 Tahun, kita ketahui sebelumnya ada tuntutan mati dan seumur hidup dalam Kasus Jiwasraya untuk kerugian negara yang jauh lebih kecil

"Bayangkan saja untuk kerugian 22 T kasus Jiwasraya dituntut hukuman mati dan seumur hidup. Sementara dalam kasus Tambang Timah di Kepulauan Babel dengan kerugjan 271 T hanya dituntut 12 tahun. Nyata ada keraguan dan hal ini merupakan disparitas atau perbedaan yang begitu tajam dalam suatu tuntutan," ungkap Jan Maringka.