Istana soal Aksi 'Indonesia Gelap', Tegaskan KIP Kuliah dan Operasional Kampus Tak Dikurangi

TRIBUNNEWS.COM - Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons soal aksi demo mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Jakarta, Senin (17/2/2025). 

Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” ini dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 

Ada 13 tuntutan yang disuarakan mereka. 

Satu di antaranya soal kekhawatiran efisiensi anggaran pendidikan. 

Hasan menegaskan, tidak ada pengurangan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

"Presiden tegas sekali itu, soal biaya operasional perguruan tinggi negeri KIP kuliah, dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025). 

Hasan menekankan bahwa informasi pemotongan bantuan KIP Kuliah juga tidak benar. 

Presiden Prabowo, kata Hasan, mengatakan, anggaran itu tidak boleh dikurangi.

"Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan," kata Hasan. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga mengatakan hal yang sama. 

Ia memastikan KIP kuliah tidak terdampak dalam efisiensi anggaran.

Baca juga: Prabowo Makan Siang Bersama Menteri saat Mahasiswa Demo Indonesia Gelap

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Sri Mulyani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Sri Mulyani menjelaskan, untuk tahun anggaran 2025, jumlah penerima KIP Kuliah tercatat sebanyak 1.040.192 mahasiswa. 

Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,69 triliun untuk memastikan program ini tetap berjalan.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP, dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ucap Sri Mulyani.