Istana soal Aksi 'Indonesia Gelap', Tegaskan KIP Kuliah dan Operasional Kampus Tak Dikurangi

Aksi 'Indonesia Gelap' 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan kurang tepat.

Efisiensi anggaran pendidikan dinilai berdampak pada 600 ribu mahasiswa penerima KIP yang terancam harus putus kuliah.

Menurutnya, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

"Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat."

"Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah."

"Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan," kata Iqbal dalam wawancara Program 'Sapa Indonesia Malam' Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

13 Tuntutan

Selain terkait anggaran pendidikan, para mahasiswa juga menyuarkan 12 tuntutan lainnya. 

Berikut 13 tuntutan aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' BEM SI: 

1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.
4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.
6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
9. Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.
10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.
11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.
12. Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.
13.  Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.

Aksi Indonesia Gelap yang dilakukan kelompok mahasiswa digelar serentak di beberapa kota besar di Indonesia pada Senin (17/2/2025) kemarin. 

Selain di Jakarta, aksi 'Indonesia Gelap' juga digelar ribuan mahasiswa lainnya di Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur.

(Tribunnews.com/Milani/Hasanudin Aco/Mario Christian S)