Direktur Utama RRI Klaim Tak Ada PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Hendrasmo, menegaskan tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai RRI akibat efisiensi anggaran.

Hal ini disampaikan Hendrasmo dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Baca juga: MA Pastikan Gaji dan Tunjangan Hakim Tidak Terdampak Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran

Dalam rapat, Hendrasmo mengatakan bahwa RRI mulanya RRI mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp 334 miliar.

Namun, setelah melakukan rapat bersama Kemenkeu pemotongan anggaran itu berkurang menjadi Rp 170,9 miliar.

"Pelaksanaan TUSI (tugas dan fungsi) harus dipenuhi, salah satunya adalah pembayaran order kontributor, penyiar maupun produser  Itu yang kita lakukan," kata Hendrasmo dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, melakukan konfirmasi ke Hendrasmo mengenai kabar PHK pegawai RRI.

"Jadi, tetapi enggak ada yang dirumahkan ini ya?" tanya Saleh.

"Tidak ada," jawab Hendrasmo.

Baca juga: MK Hanya Bisa Gaji Pegawai hingga Mei 2025, Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo

Saleh lalu menanyakan kembali mengenai kabar PHK tersebut. Lagi-lagi Hendrasmo memastikan tidak ada.

"Mulai dari tukang sapu sampai cabang tinggi?" tanya Saleh.

"Tidak ada pemutusan hubungan kerja PPN-PN, pengisi acara dan kontributor di lingkungan RRI," tegas Hendrasmo.

Saleh berharap, pernyataan Hendrasmo membawa kabar baik bagi seluruh pekerja di RRI.

"Oke ini didengar semua ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi kabar baik untuk saudara-saudara kita yang bekerja di RRI," ungkapnya.