Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
Kubu Hasto Kristiyanto Ungkap Imajinatif Penyidik KPK Tetapkan Sekjen PDIP Jadi Tersangka
Kuasa hukum Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan resmi atas substansi jawaban pihak KPK dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
SIDANG PRAPERADILAN HASTO - Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis (kiri), Ronny Talapessy (tengah) dan Maqdir Ismail (kanan) mengikuti sidang perdana praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menggugat KPK melalui praperadilan terkait penetapan status tersangka baginya dalam kasus dugaan suap tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Satgas Penyidikan yang baru kemudian kembali menggelar ekspose perkara namun hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka kecuali Hasto.
"Yaitu tersangka pemberi suap Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri. Sedangkan tersangka penerima suap adalah Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) bersama-sama dengan Agustiani Tip Fridelina," jelasnya.
Baca juga: Kubu Hasto Sebut Penyidik KPK Diduga Langgar Hukum dalam Kasus Sekjen PDIP
"Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri," pungkasnya.
Tags
PDI Perjuangan
Hasto Kristiyanto
Komisi Pemberantasan Korupsi
PN Jakarta Selatan
Todung Mulya Lubis
KPK
Sidang Praperadilan
Berita Terkait
Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
| Dasco Tegaskan Dukungan PDIP untuk Pemerintah Prabowo Tidak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto |
|---|
| Sosok Hasto Kristiyanto, Tersangka Suap Eks Komisioner KPU Diberi Amnesti Oleh Presiden Prabowo |
|---|
| Apa Itu Amnesti yang Didapat Hasto dari Presiden Prabowo? |
|---|
| Soal Banding Terhadap Vonis Hasto Kristiyanto, Ketua KPK: Tunggu Sampai Besok |
|---|
| KPK Ajukan Banding Atas Vonis 3,5 Tahun Penjara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.