Bahlil Tegaskan Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028 Sesuai Rencana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menanggapi kabar anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya, saat ini target Presiden RI Prabowo Subianto memindahkan ibu kota ke IKN tidak akan berubah. Rencananya, ibu kota tetap akan pindah ke IKN pada 2028 mendatang.

"Menyangkut dengan IKN ya, IKN ini setau kami sampai dengan sekarang, tetap target bapak presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru. Di IKN, sudah pindah," ujar Bahlil dalam Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana dan Otorita Pastikan Pembangunan Tetap Jalan

Dijelaskan Bahlil, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan. Namun, dia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.

"Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di kementerian PU," jelasnya.

"Jadi kami nggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Gak juga. Nah, ya gitu," tutupnya.

Sebelumnya, Progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) nampaknya akan tersendat. Hal ini lantaran, anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo membenarkan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir. 

Hal ini disampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody.

Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain. 

Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024.

Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.