Bahlil Tegaskan Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028 Sesuai Rencana
Bahlil Lahadalia memastikan pindah IKN 2028 tetap berjalan meski anggaran diblokir. Hal itu disampaikan dalam Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar
"Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasuk juga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua," imbuhnya.
Baca juga: Istana Pastikan Prabowo Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Dananya Sudah Disiapkan Rp48 Triliun
Tanggapan Istana
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Hasan Nasbi membantah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo yang menyebut anggaran pembangunan IKN sudah tidak ada.
Menurutnya, anggaran IKN yang kini sedang diblokir bukan berarti anggarannya tidak tersedia. Akan tetapi, anggaran itu masih belum dibuka untuk dipakai pembangunan IKN.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN," ujar Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Baca juga: Istana Pastikan Prabowo Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Dananya Sudah Disiapkan Rp48 Triliun
Hasan menegaskan komitmen Presiden Prabowo tidak berubah mengenai pembangunan IKN. Dia mengatakan pembangunannya akan tetap dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan.
"Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Hasan menuturkan bahwa dana yang sudah disiapkan pemerintah untuk membangun IKN sebesar Rp 48 triliun untuk 5 tahun ke depan. Dia menyebut uang itu akan digunakan pembangunan gedung legislatif, yudikatif hingga pusat pemerintahan.
"Kalau tidak salah Rp48 T komitmen selama 5 tahun ke depan. Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.