Masalah Pagar Laut Berlarut-larut, Anggota Dewan Ini Lepas Pin DPR: Malu sebagai Wakil Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Polemik pagar laut hingga kini masih berlarut-larut sampai membuat Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo merasa malu.

Dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta pada Kamis (23/1/2025), Firman bahkan sampai melepas pin anggota DPR dari jasnya, untuk menunjukkan rasa malunya sebagai wakil rakyat karena masalah pagar laut tersebut.

Aksi itu dia lakukan di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono.

"Pak Menteri, sekarang ini rakyat menunggu, rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks," ujar Firman, Kamis, dilansir Kompas.com.

"Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf, Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu lencana saya, saya lepas, Pak. Malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah terlalu larut ini," ujar dia.

Firman mengatakan, isu mengenai pagar laut ini sudah meluas ke mana-mana, sampai rakyat kini menuduh ada skenario bahwa pejabat tertentu melindungi proyek besar terkait pemagaran laut. 

"Ini ada apa gerangan? Ini serius, Pak," ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Oleh karena itu, Firman mengajak Sakti untuk semangat mengusut pagar laut ini mumpung Presiden Prabowo Subianto sedang bersemangat pula. 

"Harapan saya DPR sudah semangat kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan. Pak Menteri juga harusnya sama-sama semangat, jangan sampai Pak Menteri-nya malah kendur, harapan saya seperti itu," ujar dia.

Titiek Soeharto Minta KKP Ambil Tindakan Tegas

Komisi IV DPR RI yang memanggil Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas kisruh munculnya pagar laut di perairan Tangerang, Banten itu, meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil pernyataan tegas dan konkrit atas masalah pagar laut itu.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Baca juga: Bahas Polemik Pagar Laut dengan DPR, Menteri KKP Justru Singgung Kebutuhan Penguatan Anggaran

"Mengambil tindakan konkrit dalam membongkar pagar laut di kabupaten Tangerang," kata Titiek dalam ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kamis.

Kepada Sakti, Titiek juga menyampaikan bahwa sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut itu.

Hal tersebut diperlukan agar pelaku bisa mendapatkan memberikan efek jera.

"Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain," tegas Titiek.