KPK Absen, Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda 5 Februari

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hadir dalam sidang perdana praperadilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). 

KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK sebagai pihak termohon meminta sidang ditunda hingga tiga pekan ke depan. 

Namun, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, memberi sikap bahwa penundaan hanya dua pekan saja. 

Sebab, pekan besok ada jadwal libur panjang.

"Untuk termohon hari ini belum hadir, kami memperoleh surat penundaan. Minta penundaan tiga minggu," ungkap Djuyamto di ruang sidang, Selasa (21/5/2025). 

"Kami bersikap menunda paling lama dua minggu. Kalau kita tunda seminggu pas hari libur, libur panjang," sambungnya.

Hakim memutuskan sidang dijadwalkan ulang hingga 5 Februari 2025. 

"Dengan demikian kita tunda pada tanggal 5 dengan agenda memanggil kembali termohon. Sidang ditutup," ucap Djuyamto sembari mengetuk palu. 

Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, sempat meminta hakim untuk menunda persidangan selama 10 hari saja agar waktu lebih efisien. 

Namun, permintaan itu ditolak lantaran hakim memiliki agenda lainnya. 

Baca juga: KPK Siapkan Semua Bahan untuk Hadapi Gugatan Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Djuyamto menyebutkan bahwa dirinya memiliki jadwal sidang perkara lain. 

"Ya sama itu nanti jatuhnya kan tanggal 27 merah, 28 merah, 29 merah, tanggal 31 saya ujian terbuka, kebetulan saya ujian terbuka di Solo. Tanggal 30 saya ada sidang Tipikor di Jakarta Pusat, jadi mau tidak mau kita tanggal 4 atau tanggal 5," kata Djuyamto.

KPK Nyatakan Siap, Optimis Menang 

KPK sebelumnya menyatakan siap untuk menghadapi gugatan praperadilan yang Hasto. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, lembaganya akan mengerahkan seluruh bahan yang ada untuk menghadapi gugatan tersebut.

"Biro Hukum KPK menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk menghadapi gugatan praeradilan tersangka HK (Hasto Kristiyanto)," kata Tessa, Selasa (21/1/2025).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, juga mengatakan siap menghadapi Hasto dalam sidang praperadilan. 

Setyo optimis KPK dapat mengalahkan Hasto.

Ia menegaskan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. 

Menurutnya, penyidik KPK sudah mempersiapkan segala bukti yang diperlukan untuk pembuktian di persidangan.

"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim gitu, ibarat kata ini pembuktian secara formal kita sudah siapkan," kata Setyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Meski demikian, Setyo enggan mengungkapkan bukti-bukti yang akan digunakan di persidangan nantinya. 

Setyo juga menambahkan, KPK siap untuk memenuhi permintaan hakim tunggal jika diperlukan bukti materiil lebih lanjut. 

"Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang materiil juga misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa alat bukti yang dimiliki KPK cukup kuat untuk membuktikan bahwa Hasto terlibat dalam kasus suap terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR serta dalam perintangan penyidikan terhadap eks kader PDIP, Harun Masiku. 

"Kami juga akan berusaha membuktikan bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan HK (Hasto Kristiyanto) terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan, perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum," ucap dia.

(Tribunnews.com/Milani/Rahmat Fajar)