VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Gangguan Politik Jelang Kongres PDIP: Siapa Dalangnya?

"Kalau benar dibantu, bisa intervensi KPK, harusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak awal."

Karena itu, ia mempertanyakan balik, "dibantu dalam arti apa?"

"Dibantu dalam arti digoreng-goreng kasus Harun Masiku untuk sekjen PDI Perjuangan atau dipakai untuk intimidasi setelah bicara keras terhadap Jokowi akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku," tegasnya.

Karena itu kata dia, PDIP semakin yakin kasus hukum terhadap Hasto lebih kepada kasus politik untuk menyerang PDIP jelang rakernas mendatang. 

"Kembali ke ucapan Effendi Simbolon, kami makin yakin bahwa penersangkaan terhadap sekjen PDI Perjuangan adalah kasus politik untuk masuk menyerang kepada PDI Perjuangan menggunakan kasus hukum atau membenturkan KPK dengan PDI Perjuangan," ucapnya.

Menurut dia, skenario pelemahan PDIP jelang kongres sudah terbaca dan semakin menguat akhir-akhir ini.

"Kalau kayak sekarang ini kan, menggunakan kasus hukum, kan persis Partai Beringin yang dibonsai oleh tukang kayu itu kan, menggunakan Sprindik. Nah, kita harus waspada. Tapi pada ujung-ujungnya ini kan, kami melihat gangguan-gangguan itu pada akhirnya menuju Kongres," jelasnya.

"Tetapi, kami ingin nyatakan bahwa akan sia-sia gangguan terhadap PDI Perjuangan, terhadap Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Karena soal kepemimpinan itu sudah tidak ada perbedaan. Rakernas Kelima PDI Perjuangan tahun 2024, bulan Mei, rekomendasinya adalah sepakat dari pandangan DPD waktu itu, ingin meminta kembali, memohon Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno-Putri menjadi Ketua Umum kembali," tegasnya.

Bagaimana dengan nasib Hasto sebagai Sekjen PDIP jelang Kongres?

"Kalau pertanyaannya itu, persoalan Sekjen ke depan, ya itu kan hak nanti kan Ibu Megawati, mana yang mau dipilih. Karena Kongres biasanya memberikan kewenangan yang penuh kepada Ibu Ketua Umum untuk memilih menyusun struktur," jelasnya.

Mari saksikan wawancara lengkapnya hanya di kanal YouTube Tribunnews!