Komisi II DPR Sambut Baik Rencana Presiden Prabowo Gelar Retreat Kepala Daerah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto, mengadakan pelatihan insentif atau retreat bagi kepala daerah hasil pilkada serentak 2024.

"Saya sepakat dengan rencana Presiden Prabowo mengadakan retreat bagi kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 agar terjadi sinkronisasi pikiran, tujuan dan suasana kebatinan dalam bekerja membangun negara dan daerah dari pusat hingga daerah," kata Bahtra kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan, retreat bisa menjadi wadah penyatuan visi, persepsi, pola kerja, dan komitmen pembangunan bagi para pemimpin daerah agar kebijakan yang mereka buat selaras dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Belajar dari pengalaman retreat kabinet merah putih beberapa waktu lalu yang berhasil menyamakan persepsi, misi, dan suasana kebatinan yang sama untuk bekerja membangun Indonesia, begitupula dengan retreat kepala daerah diharapkan dapat menyatukan para kepala daerah agar memiliki kesamaan persepsi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah," ujarnya.

Legislator dapil Sulawesi Tenggara itu menjelaskan dengan kesamaan persepsi dan pola kerja, maka pemerintah daerah dapat menerjemahkan, mengeksekusi dan mengakselerasi program-program dari pemerintahan pusat, sehingga sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah bisa menciptakan akselerasi pembangunan di daerah.

"Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program strategis yang dirancang pemerintah pusat dapat terlaksana secara optimal di tingkat daerah," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin para kepala daerah yang telah dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat seperti yang dilakukan para anggota Kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (10/1/2025).

"Juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril.

Tujuannya kata Yusril agar para Kepala Daerah memiliki perspektif yang sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan.

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril.

Ia mengatakan bahwa harus ada sinkronisasi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pasalnya banyak program-program pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," katanya.

Oleh karena itu kata Yusril harus ada kepastian mengenai pelantikan Kepala daerah hasil Pilkada 2024. Saat ini kata dia ada dua putusan MK mengenai teknis pelantikan Kepala daerah yang menimbulkan keraguan-raguan.

Pertama yakni Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024, serta putusan Putusan Nomor 46/PUU-XXII/2024.