Senin, 29 September 2025

Cegah Kebocoran Anggaran, KPK Dinilai Perlu Dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Anan menegaskan, keterlibatan aparat hukum di awal program penting untuk memberikan pemahaman kepada lembaga-lembaga terkait

Tribunnews.com/Fersianus Waku
Anan Wijaya, meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mencegah kebocoran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. 

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik. Mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta),” ungkap Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan