Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Menurut KPK
Selama ini, pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa.
Di sisi lain, pengesahan RUU Perampasan Aset juga dapat meningkatkan nilai Corruption Perception Indexs (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Di mana setiap tahun perspesi publik tersebut diukur dengan standar internasional melalui pengukuran IPK.
"Sehingga, dengan kualitas good governance, peningkatan skor IPK adalah sebuah keniscayaan," kata Tessa.
Baca Juga
| Status Tersangka Rudy Tanoe Segera Ditentukan, Sidang Praperadilan Masuki Babak Akhir |
|
|---|
| Korupsi Jalur KA Sumut-Aceh, Eks Dirjen Kemenhub Prasetyo Tetap Divonis 7,5 Tahun Penjara |
|
|---|
| PBNU Apresiasi KPK Klarifikasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji |
|
|---|
| Usut Korupsi PT Inhutani V, KPK Panggil Pejabat Setjen DPR RI Wiwin Sri Rahyani |
|
|---|
| Legislator PKB Desak KPK Segera Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji: Jangan Ada yang Ditutupi |
|
|---|
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.