Rabu, 1 Oktober 2025

PDIP Heran Unsur Pemerintah Mendominasi Pansel Calon Pimpinan KPK

Trimedya Pandjaitan menyoroti panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didominasi unsur pemerintah.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan menyoroti panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didominasi unsur pemerintah.

Trimedya mengatakan penunjukan pansel capim KPK memang hak prerogatif presiden. Namun, penunjukan pansel kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

"Ya itu kan hak prerogatif presiden. Bahwa itu tidak biasa, iya. Nah, tapi kan sudah ditetapkan, tinggal kita lihat hasil kerjanya," kata Trimedya kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/5/2024).

Menurutnya, pansel capim KPK biasanya tak hanya dari unsur pemerintah, melainkan terdiri dari pegiat antikorupsi, mantan pimpinan KPK hingga pengamat hukum yang konsen dalam isu pemberantasan korupsi.

"Ini kan enggak ada. Nah kita lihat lah hasilnya," ungkap Trimedya.

Total ada 9 nama yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi Pansel KPK, yakni:

M Yusuf Ateh (Kepala BPKP)

Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK)

Taufik Rachman (Unair)

Nawal Nely (Profesional)

Ambeg Paramarta (Kemenkumham)

Arief Satria (Akademisi)

Rezki Sri Wibowo (TII)

Elwi Danil (Andalas)

Prof Ahmad Erani Yustika

Baca juga: Jokowi Telah Pilih 9 Anggota Pansel KPK: Tapi Saya Nggak Hafal

Pansel KPK tersebut diketuai oleh Yusuf Ateh dan Wakil Ketua Arief Satria.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pansel diketua oleh perwakilan dari pemerintah sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Dewas KPK.

"Di situ disebutkan ketuanya dari unsur pemerintah pusat," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Kamis (30/5/2024).

Baca juga: Pansel Umumkan Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Dimulai 26 Juni hingga 15 Juli 2024

Pratikno menyebut dari sembilan nama tersebut, lima di antaranya berasal dari unsur pemerintah. Sementara empat lainnya dari profesional atau kalangan masyarakat.

Pratikno tidak menjawab mengenai pertimbangan dipilihnya sembilan nama tersebut. "Ya pertimbangannya banyak," imbuhnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved