Gibran Batal, Bobby Dapat Tanda Kehormatan Satyalancana dari Presiden Jokowi, Apa Artinya?

Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun piagam kepada pemda, tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang," ujar dia.

Dalam amanatnya, Mendagri Tito juga mengungkapkan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. Baik itu berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain," katanya.

Di akhir amanatnya, Tito mengucapkan selamat Hari Otoda ke-28 Tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Dia berharap, seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat.

"Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bekerja lebih baik melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik," tuturnya.

Sebelumnya, Pihak Istana Kepresidenan RI buka suara soal kabar Presiden Jokowi akan memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Gibran dan Bobby.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi tidak memiliki agenda kunjungan kerja ke Surabaya pada Kamis besok

"Presiden tidak ada agenda kunjungan kerja ke Surabaya," ujar Yusuf, Rabu (23/4).

Diketahui sebelumnya, Pemkot Surabaya melalui situs Pemkot Surabaya menyebut Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan Satyalencana kepada putra sulungnya yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan salah satu menantunya yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution di Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa selain upacara, peringatan Hari Otoda 2024 juga diisi pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah berprestasi.

Dikutip dari berbagai sumber, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini dijelaskan dalam PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.

Satyalancana sendiri terbagi menjadi jenis sipil dan militer. Adapun Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan tanda kehormatan berupa Satyalancana sipil.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Satyalancana yang berpita gantung ini tidak berkelas. Penganugerahannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden.

Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha secara khusus diberikan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Spesifiknya, masih dari situs Kemensetneg, Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dianugerahkan untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah atas jasa besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Tribun Network/ Yuda).