Bernolfus Tingge Bicara Nasib Masyarakat Boven Digoel yang Semakin Terpinggirkan
Bernol mengungkapkan kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Ketua KNPI Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Bernolfus Tingge menyesalkan situasi sosial politik, ekonomi dan budaya di wilayah Kabupaten Boven Digoel saat ini.
Menurut dia masyarakat asli Boven Digoel semakin terpinggirkan, di tengah gelombang deras pendatang masuk ke sana utamanya setelah pemekaran Provinsi baru Papua Selatan.
Baca juga: Kemendagri: Batas Daerah Merauke-Mappi dan Merauke-Boven Digoel Rampung
Bernol mengungkapkan kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan atas tanah mereka.
"Mencermati situasi sekarang dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) khusus Papua selatan, masyarakat dari luar sangat membludak melampaui batas," ungkap Bernol kepada wartawan, Sabtu (6/1/2023).
Salah satu aspek yang menonjol lanjut dia adalah berkaitan dengan dunia kerja.
Baca juga: Warga Boven Digoel Serahkan Sepucuk Senjata Api Milik Mantan Pimpinan TPNPB-OPM Kodap V
Bernol tidak habis pikir ada banyak sekali para pendatang baru di Boven Digoel yang dengan mudah mendapatkan KTP setempat tentu dalam rangka memudahkan mereka mencari pekerjaan.
"Bayangkan situasi ini akan terus berlanjut lalu kami warga asli Boven mewakili suku Muyu, Wambon, Auyu, Kombay, Koroway yang mendiami daerah ini pasti akan terancam. Mata pencarian kami pasti diambil oleh mereka yang entah dari mana saja datangnya dan langsung diberikan KTP. Ini kami tentang karena akan berakibat fatal masyarakat kami terpinggirkan," ucapnya.
Pihaknya mendesak agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel tidak mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara sembarang kepada mereka yang tidak jelas alias datang tidak tahu asalnya.
"Bagaimana mereka datang hanya dalam beberapa hari sudah mendapat KTP, ini kan tidak wajar," tukasnya.
Hal ini menurut dia, sangat merugikan orang asli papua khususnya generasi 5 suku dan generasi Lahir Besar Boven Digoel (Labebodi) maupun penduduk lama yang hendak mengadu nasibnya di dunia pekerjaan, termasuk persaingan di kursi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boven Digoel.
Dari daftar nama-nama yang tercantum yang telah diumumkan Tim Seleksi KPU Boven Digoel, ada indikasi beberapa nama yang berasal dari luar Boven Digoel.
"Ini sangat tidak etis merampas hak-hak dasar teman-teman kami OAP Boven Digoel dan Labebodi. Harus dihentikan cara-cara seperti ini," tegasnya.
Baca juga: Kebahagiaan Siswa Sekolah di Boven Digoel Papua Dapat Bantuan Beasiswa hingga Alat Tulis
Dia tambahkan mereka yang datang lalu mendapatkan KTP langsung mau melamar pekerjaan, ikut seleksi KPU, Daftar Jadi ASN, P3K, Tenaga Kontrak dan lainnya seakan-akan orang-orang ini sudah dari lahir dan besar di Boven Digoel.
"Kami tegaskan tidak boleh terjadi lagi. Saya prihatin atas nasib generasi orang asli papua (OAP) lebih khusus Boven Digoel, maupun lahir besar Boven Digoel (Labebodi) dalam hal pekerjaan. Kami sangat prihatin, hak Kesulungan mereka direbut," tegasnya.
Khusus untuk Timsel KPU Kabupaten Boven Digoel lanjut dia, harap bijak dalam menyeleksi dan memutuskan agar tidak meloloskan peserta yang bukan orang Boven Digoel karena merugikan masyarakat asli dan juga masyarakat nusantara lainnya yang sudah lama berdomisili di Kabupaten Boven Digoel ini.
Viva Yoga Sebut Ada 1.567 Desa Transmigrasi Sejak Era Soekarno: Kini Fokus Kembangkan Ekonomi Warga |
![]() |
---|
Ratusan Warga Non-Papua Tinggalkan Yalimo Cari Perlindungan di Wamena, Naik Truk 6-7 Jam |
![]() |
---|
Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Hasil PSU Pilgub Papua, Ini Tanggapan Mathius Fakhiri |
![]() |
---|
Viva Yoga Disambut Tarian Arfak, Bawa Rp10,4 Miliar untuk Transmigrasi Papua Barat |
![]() |
---|
Kemenkes Pastikan Stok Obat Kusta di Papua Barat Tersedia: Masih Cukup |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.