Viva Yoga Disambut Tarian Arfak, Bawa Rp10,4 Miliar untuk Transmigrasi Papua Barat

Ringkasan Utama

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi Papua Barat dan menyampaikan alokasi anggaran Rp10,4 miliar dari APBN 2025 untuk pembangunan wilayah transmigrasi. Bantuan akan menyasar gereja, air bersih, sekolah, dan jalan non-status, serta menjangkau warga lokal dan transmigran secara setara.

 
TRIBUNNEWS.COM, MANOKWARI – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Manokwari Selatan, Papua Barat, untuk meninjau langsung kawasan transmigrasi dan menyampaikan alokasi anggaran pembangunan dari APBN 2025.

Dalam sambutannya di Desa Orasbari, Muari, Manokwari Selatan, Viva Yoga menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp10,4 miliar untuk mendukung pembangunan fasilitas dasar di wilayah transmigrasi.

“Dari APBN tahun anggaran 2025, kami memberikan bantuan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp10,4 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan gereja, kemudian sarana air bersih, renovasi sekolah, dan pembangunan jalan non-status yang tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah dan Kementerian PU. Karena ini sifatnya jalan non-status,” kata Viva Yoga.

Kegiatan kunjungan turut diwarnai peletakan batu pertama pembangunan Gereja Immanuel untuk jemaat GKI. Viva Yoga didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan sejumlah pejabat Kabupaten Manokwari Selatan.

Saat tiba di lokasi, Viva disambut oleh pemuda adat dengan membawa tombak dan panah, serta tarian Tumbu Tanah khas Suku Arfak yang dilakukan dengan hentakan kaki dan nyanyian dalam bahasa lokal. Sejumlah perempuan juga menari sambil menggandeng Viva Yoga sebagai bentuk penghormatan budaya.

Viva menegaskan bahwa bantuan dari Kementerian Transmigrasi tidak hanya ditujukan bagi warga transmigran, tetapi juga untuk penduduk asli yang tinggal di kawasan transmigrasi.

“Semua aspirasi, baik warga transmigran maupun warga setempat, tidak ada bedanya. Karena kami bertanggung jawab bukan hanya kepada warga transmigran tapi ke warga yang ada di kawasan transmigrasi, membantu pertanian, pembangunan infrastruktur, irigasi dan sebagainya,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Minta Bansos Tepat Sasaran, Pemda Harus Serius Identifikasi Kemiskinan

Ia juga menyampaikan bahwa kabinet Presiden Prabowo Subianto mengusung model kerja antar-kementerian yang saling terkoneksi, sehingga program pembangunan bisa lebih efektif dan efisien.

“Sehingga nantinya kami bisa bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang lain,” jelasnya.

Viva Yoga menyebut bahwa pendekatan transmigrasi saat ini bersifat desentralistik dan berbasis permintaan daerah. Pemerintah pusat tidak lagi menentukan lokasi atau jumlah transmigran secara sepihak, melainkan menyesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan daerah.