Viva Yoga Sebut Ada 1.567 Desa Transmigrasi Sejak Era Soekarno: Kini Fokus Kembangkan Ekonomi Warga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi mengatakan program transmigrasi dilakukan untuk fokus mengembangkan potensi ekonomi.

Hal itu dikatakan Viva Yoga saat mengunjungi Kawasan Transmigrasi Momi Waren, Manokwari Selatan, Papua Barat pada Rabu (17/9/2025).

"Tanggung jawab dari Kementerian Transmigrasi adalah untuk membina dan meningkatkan kapasitas pelembagaan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi bagi masyarakat transmigrasi dan masyarakat setempat yang ada di kawasan transmigrasi," kata Viva Yoga.

Dia bercerita, program transmigrasi ini sudah lama dilakukan. Hingga saat ini, data yang tercatat ada ribuan desa hingga provinsi sejak diterapkan pada jaman Presiden RI ke-1 Soekarno.

"Dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah menciptakan, melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Utara, provinsi Sulawesi Barat, dan provinsi Papua Selatan. Itu semuanya adalah produk-produk dari program transmigrasi.

Meski begitu, Viva mengatakan program transmigrasi saat ini berbeda konsep dengan yang terdahulu. Saat ini, pemerintah pusat tidak akan mengirimkan warga calon transmigran jika tidak ada permintaan dari Pemerintah daerah (Pemda).

Selain itu, daerah juga harus menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk transmigran yang tidak bermasalah mulai tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan, bersengketa dan lain-lain.

"Dari semula hutan, tidak ada orang, kemudian tumbuh menjadi satuan-satuan pemukiman, berjuang, beranak pinak, menjadi desa, desa menjadi kecamatan, kecamatan beranak pinak, banyak tetangga berjuang menjadi kota dan kabupaten, kemudian berkembang lagi menjadi provinsi. Kalau bisa dikatakan bahwa program transmigrasi ini adalah ilmu dari para leluhur kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Viva menegaskan sesuai dengan prinsip Presiden Prabowo Subianto yang berharap wilayah transmigrasi bisa menjadi pusat ekonomi yang baik.

"Di Papua Barat kita menginginkan akan lahir sebuah kabupaten yang itu akan menjadi pusat peradaban, menjadi pusat ekonomi, pusat perdagangan," jelasnya.

"Kawasan transmigrasi itu terdiri dari masyarakat transmigran di satuan pemukiman dan masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Kementerian Transmigrasi tidak membeda-bedakan," sambungnya.