ASDI Sampaikan Peryataan Sikap: Galang Dukungan Rakyat dan Mahasiswa Lawan Korupsi

Dia pun menyerukan memilih calon pemimpin masa depan yang bersih terhadap persoalan kejahatan masa lalu.

"Kembalikan kawan kami. Tolak politik imunitas. Tolak dinasti politik. Tolak korupsi, tolak nepotisme, tolak kolusi. Hanya ada satu kata, lawan," kata Petrus.

Sementara itu, Aida Leonardo pun membacakan isi peryataan sikap Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI).

Ada sejumlah point yang disampaikan Aida dalam peryataan sikap tersebut. Dimana, salah satunya menyoroti soal negara harus memulihkan hak masyarakat dan mengehentikan represi aparat hingga negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi dan pelanggaran berat HAM.

Aida juga menyampaikan tiga point seruan terhadap rakyat dan mahasiswa untuk bersama-sama bergerak mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani orde baru (Orba).

Berikut isi peryataan sikap Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) yanh dibacakan oleh Aida Leonardo:

Peryataan Sikap, Bongkar Panggung Rakyat 2023. Jakarta, 9 Desember 2023.

Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia, Indonesia mengahadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.

Akibatnya, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998.

Untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, maka kami menuntut:

Satu, negara harus memulihkan hak masyarakat dan mengehentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

Dua, negara harus memulihkan penegakan hukum atau atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

Tiga, memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jekak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif dan menjunjung kesetaraan.

Empat, menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat.

Lima, negara harus memilihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.