Kominfo Imbau Masyarakat Waspadai Konten Berbasis Kelompok di Media Sosial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan meminta masyarakat untuk tidak membuka konten penyebar hoaks di media sosial.

Terutama aplikasi interaksi di ruang tertutup seperti percakapan berbasis kelompok atau medium serupa lainnya yang menjadi kekhawatiran.

Ditegaskan Semuel, pemerintah telah menanggapi isu ini dengan menyerukan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati.

Dia juga menyatakan bahwa penyebaran hoaks semakin marak, dan salah satu langkah untuk meredamnya adalah dengan tidak membuka akun-akun yang dikenal sebagai penyebar konten hoaks di media sosial.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan platform digital terkait pengawasan penyebaran hoaks di ruang digital. Jika ada konten yang terbukti berisi informasi hoaks maka kami akan meminta platform untuk men-takedown dan bahkan menutup akunnya," ujarnya, Sabtu (9/12/2023).

Seperti salah satu situs yang tengah menjadi sorotan terkait gerakan boikot yaitu Bdnaash.com, bahwa baru-baru ini mendapatkan peringkat kepercayaan yang rendah menurut evaluasi dari situs https://check.getsafeonline.org/.

Getsafeonline.org adalah sebuah platform mampu mengevaluasi legitimasi situs web dan domain untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai keamanan dalam berinternet.

Menurut Getsafeonline.org, Bdnaash.com diberikan peringkat Dubious (meragukan) dan catatan Low Trust Score (tingkat kepercayaan rendah).

Peringkat ini menunjukkan bahwa situs tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dianggap tidak aman untuk dikunjungi.

Hal ini dapat membahayakan pengguna yang mengakses situs tersebut, terutama mengingat nama domain Bdnaash.com baru terdaftar pada 11 November 2023.

Menurut Semuel situs ini masih sangat baru dan belum memiliki reputasi yang teruji.

Semuel menambahkan salah satu hoaks yang paling bahaya adalah yang mempertentangkan isu-isu sensitif seperti agama atau SARA.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keamanan suatu situs sebelum mengaksesnya dan waspada terhadap informasi yang bersifat meragukan.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penyebaran hoaks dan bahaya di dunia digital.