RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden, Pakar Curigai Modus Lain, Bukan demi Penataan Daerah
Pengamat menduga RUU DKJ tidak dalam kapasitas untuk penataan daerah, karena digulirkan mendekati tahun politik Pemilu dan PIlpres 2024.
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
dok. Kompas
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar.
"Itu yang saya sebut politik hukum. Harusnya dijelaskan mengapa Jakarta dibuat seperti itu. Kenapa IKN dan Papua dibuat seperti itu. Butuh penjelasan kenapa beberapa daerah dibuat berbeda," jelasnya.
Baca juga: Awalnya Kompak RUU DKJ di DPR, Kini Parpol Ramai-ramai Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Zainal mendesak pemerintah harus menjelaskan bahwa RUU DKJ bukan isu politis.
"Pastikan ini isu ketatanegaraan dan bukan politis. Kalau isu politis nanti siapa masuk ke Jakarta (Jadi gubernur). Jangan-jangan keluarga, anak atau mantu. Itu perdebatan-perdebatannya," tandasnya.
Baca Juga
| Banyak Bendera Bajak Laut Dikibarkan, Gibran Pernah Pakai Pin One Piece saat Pilpres, Ini Maknanya |
|
|---|
| Jejak Panjang Hubungan Megawati-Prabowo di Panggung Politik |
|
|---|
| Prabowo Buat Istilah 'Serakahnomics' setelah Gagasan 'Prabowonomics' Sempat Digaungkan |
|
|---|
| Tom Lembong Divonis 4 Tahun, Anies: Kasus Seterang Ini Bisa Dikriminalisasi? |
|
|---|
| Jaksa Bantah Tom Lembong Jadi Tersangka karena Masuk Timnas AMIN, Sebut Sudah Sesuai Aturan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.