Pendidikan GOTAG
Zainal Arifin Mochtar
Berita
Foto (2)
-
Hal-hal Ini Bisa Jadi Syarat Memakzulkan Gibran, Apa Saja?
Inilah syarat untuk bisa memakzulkan Gibran sebagai Wapres. Hal ini dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar.
-
Ahli Hukum Tata Negara Ungkap 3 Hal Bisa Jadi Alasan Pemakzulan Gibran, Singgung Ijazah dan Fufufafa
Ahli Hukum Tata Negara UGM sebut sulan para purnawirawan soal pemakzulan Gibran itu bisa terwujud, sesuai pasal 7A dan 7B Undang-undang Dasar 1945.
-
Pakar Usul Seleksi Partai Peserta Pemilu Seperti Liga Champions Usai MK Hapus Presidential Threshold
ia menggambarkan partai peserta pemilu presiden atau di tingkat nasional nantinya hanyalah partai yang berada di Divisi Utama
-
Zainal Arifin Mochtar Ungkap Kasak-kusuk Anggota DPR Usai MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengaku ditelepon sejumlah anggota DPR setelah MK memutuskan presidential threshold.
-
Pakar Duga Beredarnya Surat Konsultasi KPU Bahas Putusan MA Soal Pilkada Untuk Kocok Ruang Publik
Zainal Arifin Mochtar, merespons terkait beredarnya surat permintaan konsultasi dan konsinyering kepada Komisi II DPR RI di media sosial.
-
Pakar Hukum Nilai PKPU Tidak Wajib Diubah, Putusan MK Langsung Berlaku Saat Diputus
Zainal mengaku tidak setuju dengan pernyataan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang menyebut jika PKPU tidak diubahn yang berlaku dalam Pilkada 2024
-
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Jokowi Perlu Turunkan Syahwat Kekuasaan
Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada memandang keriuhan ini terjadi tidak lepas peran serta Jokowi
-
Demo ke MK, Akademisi UGM: Bukan Wakili Ahok atau Anies, Tapi Demi Masa Depan Demokrasi
Zainal Arifin Mochtar alias Uceng turut melakukan demo sekaligus audiensi bersama sejumlah aktivis 98 dan mahasiswa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Pakar Hukum Menilai Indonesia Gagal Bangun Limitasi yang Memadai Atur Kekuasaan Presiden
Zainal menyebut hampir semua negara yang menerapkan sistem presidensial dengan catatan tertentu membuat pembengkakan kuasa presiden.
-
Soroti Kericuhan Rapur DPD, Pakar Hukum Sebut Tata Tertib Harus Disusun Semua Anggota Senator
Di mana, kericuhan itu terjadi lantaran Ketua DPD La Nyalla Mataliti ingin mengesahkan tata tertib (tatib) tanpa adanya kesepakatan para senator.
-
Sidang UU Cipta Kerja di MK, Ahli Sebut Banyak Ketentuan Aneh Imbas Negara Lebih Dekat ke Pengusaha
Zainal mulanya menyoroti, secara mendasar dapat dikatakan subtansi UU Ciptaker ini lahir tanpa adanya partisipasi yang bermakna dan memadai.
-
Ragam Tanggapan Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, DPR Tak Heran, Pengamat Sebut Dampak Pembiaran
Sejumlah pihak memberi tanggapan terkait keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.
-
DKPP Pecat Hasyim Asyari, Pengamat: Terlalu Lama Kita Biarkan Tindakan Serampangan KPU
Zainal justru menilai, hal ini terjadi lantaran adanya pembiaran terhadap tindakan serampangan KPU, yang telah dilakukan berulangkali.
-
Nawawi Pomolango Respons Kritik Pakar Hukum Soal Capim KPK Tak Harus dari Polri dan Kejaksaan
Nawawi Pomolango merespon kritikan dari pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar soal capim KPK tak harus dari usnur Polri dan Kejaksaan.
-
Pakar Hukum Sayangkan Beberapa Hakim MK Tak Jelaskan Alasan Gunakan Pendekatan Formalistik
Tiga hakim yang memposisikan diri dissenting opinion atau pendapat berbeda dinilai menggunakan pendekatan aktivisme yudisial.
-
Dosen yang Muncul di Dirty Vote Tanggapi soal Hak Angket: Itu Upaya untuk Tagih Janji Presiden
Dosen yang muncul di film Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar, berpendapat soal hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Pakar Hukum Tata Negara Menilai Angket DPR Bakal Jadi Bukti, Bangkitnya Parpol Oposisi
ia menilai, hak angket DPR yang saat ini tengah berupa digulirkan. Itu akan menjadi bukti bangkitnya partai politik oposisi.
-
Zainal Arifin Mochtar: Jokowi Berhasil Bangkitkan Semangat Oposisi yang Sempat Dimatikan
Menurut Zainal, Presiden Jokowi saat ini telah berhasil menghidupkan kembali oposisi. Yang sebelumnya dimatikan selama 9 tahun 4 bulan.
-
Bongkar Latar Belakang 3 Pemeran Film ‘Dirty Vote’, TKN Prabowo-Gibran Beri Nilai Nol Kredibilitas
Dradjad pun mempertanyakan siapa yang mendanai film Dirty Vote dan siapa yang diminta rekomendasi nama-nama nara sumbernya.
-
VIDEO Belum Nonton Dirty Vote, Berikut Ini Respon Gibran
Gibran mengatakan, jika memang mengantongi bukti adanya kecurangan maka pihaknya mempersilakan untuk dilaporkan.
