Rabu, 1 Oktober 2025

Pemilu 2024

Eks Anggota Bawaslu RI Pertanyakan Sikap KPU Reduksi Peran Perempuan dalam Pemilu

Eks Anggota Bawaslu mempertanyakan KPU RI menghapus aturan keterwakilan perempuan dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023

Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow
Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI 2008-2012, Widyaningsih, di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Selasa (15/8/2023). 

Pasal ini mengatur terkait pembulatan desimal ke bawah dalam teknis penghitungan proporsi jumlah keterwakilan perempuan di satu dapil.

"Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: (a) kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas," bunyi Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Akibat dari aturan itu, keterwakilan perempuan akan kurang dari 30 persen di sejumlah dapil. Semisal, pada dapil yang memberlakukan 7 caleg, 30% dari jumlah tersebut ialah 2,1.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, angka di belakang koma kurang dari 50, maka 2,1 dilakukan pembulatan menjadi 2 orang.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved