PDIP soal Rocky Gerung Diadang di Yogya: 'Makanya Kalau Bicara Perlu Adab'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Sadarestuwati mengingatkan akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung agar beradab.

Hal itu menanggapi tudingan Rocky Gerung yang menyebut PDIP menghalangi dirinya saat bertemu dengan mahasiswa di Yogyakarta.

"Kalau tidak asal tuduh namanya bukan Rocky Gerung," kata Sadarestuwati kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Sadarestuwati meyakini Rocky Gerung dihalangi massa lantaran ada penyebabnya, yakni diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bagaimana mungkin ada asap kalau tidak ada api? Makanya kalau bicara perlu adab, dipikir dulu, hati-hati, dan pakai hati," ujarnya.

Dia menegaskan Presiden Jokowi bukan hanya sebagai kader PDIP melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Beda Jawaban Rocky Gerung pada Mahfud MD dan Moeldoko soal Dugaan Hina Jokowi: Saya Mau Tegur

"Sehingga kalau beliau dicaci maki tentunya seluruh rakyat Indonesia yang mencintai beliau pasti akan marah," ungkap Sadarestuwati.

Sebelumnya, Rocky Gerung menuding PDI menghalangi dirinya bertemu dengan mahasiswa di Yogyakarta.

"Yang menggemparkan kemarin di Yogya itu saya dihalangi untuk bertemu kurang lebih 1.000-1.500 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP," kata Rocky dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.

Menurut Rocky, PDIP tak perlu menghalanginya untuk berbicara dengan mahasiswa.

"Saya merasa buat apa kalian menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah UU, silakan ubah UU di DPR," ujarnya.

Dia pun menyayangkan adanya penghalangan tersebut lantaran dirinya mengajar di Sekolah Megawati.

"Padahal saya bertahun-tahun mengajar di Sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa," ucap Rocky.

"Jadi kalau saya mau terangkan soal pikiran bangsa tapi dihalangi oleh partai bagaimana saya mengajar tentang pikiran bangsa," sambungnya.

Rocky menjelaskan dirinya tak bermaksud menghina Jokowi sebagai individu, melainkan pada jabatannya sebagai presiden.

"Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya," ungkapnya.

Dia menerangkan dirinya mengkritisi Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah mengenai UU Omnibus Law.

"Berkali-kali buruh minta direview itu UU, enggak ada dipahami," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengkritisi langkah Pemerintahan Presiden Jokowi yang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tanpa meminta izin pada masyarakat adat.

"Pernah enggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat, tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik," imbuhnya.