Pemilu 2024
Peneliti BRIN Siti Zuhro Nilai Presidential Threshold 20 Persen Menjadi Masalah Setiap Pemilu
Menurutnya bahwa ada mekanisme pertahanan diri dari partai besar seperti tidak mengizinkan diubahnya Presidential Threshold 20 persen.
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro menilai bahwa presidential threshold (PT) 20 persen menjadi masalah setiap pemilu.
"Iya, PT ini yg memang ruwet, mumet menurut saya, jadi setiap pemilu selalu masalahnya itu dan itu sudah diketahui, dan itu sudah berkali kali dan saya berbicara di berbagai media," kata Siti Zuhro ditemui di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Kemudian dikatakan Siti Zuhro bahwa terkait polemik Presidential Threshold sudah sering dibicarakan dan tidak bergeming.
"Karena menjadi semacam permasalahan tersendiri dan kita sudah omongkan tetapi tetap tidak bergeming. Jadi tetap saja tidak ada revisi melakukan perbaikan-perbaikan itu," kata Siti Zuhro.
Menurutnya bahwa ada mekanisme pertahanan diri dari partai besar seperti tidak mengizinkan diubahnya Presidential Threshold 20 persen.
"Artinya apa? Jadi hampir semua partai seperti itu khusunya ada defence mechanism dari partai besar. Partai besar tidak mengizinkan, seolah-olah seperti itu," kata Siti.
Baca juga: Partai Buruh Resmi Ajukan Gugatan Terkait Presidential Treshold ke Mahkamah Konstitusi
Siti melanjutkan tapi sekarang, pengalaman sekarang menunjukkan partai besar kerepotan.
"Riweh mereka, sibuk mereka. Bagaimana kalau tidak ada yg menopang? Partai besar seperti Golkar dan Gerindra sangat tergantung dengan partai menengah," tutupnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.