Pendidikan GOTAG
Presidential Threshold
Berita
Foto (11)
-
MK Putuskan Pemilu Dipisah, Effendi Gazali: Karena Tak Lagi Ada Tekanan Politik
Effendi Gazali menilai, putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan Pemilu Nasional dan Daerah tak lagi serentak bagian dari proses Pemilu.
-
Tegaskan Tak Setuju Presidential Threshold 20 Persen Dihapuskan, Surya Paloh: Enggak Cocok Itu
Surya Paloh angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen.
-
Presidential Threshold Dihapus, DPR dan Pemerintah Diminta Perketat Syarat Pendirian Parpol Baru
Setiap partai politik baru harus memiliki 100 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
-
Bamsoet: Jangan Langgengkan Praktik Demokrasi yang Manipulatif
Bamsoet menyebut penyederhanaan syarat menjadi calon presiden memang terkesan populis namun membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik.
-
Parpol akan Hitung 3 Insentif Ini di Pilpres Pasca Putusan MK Soal Presidential Threshold
Putusan MK tentang presidential threshold membuat partai peserta pemilu dapat mencalonkan kadernya sebagai pasangan capres/cawapres.
-
PKB Khawatir DPR Jegal Putusan MK Soal Presidential Threshold
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengungkapkan kekhawatirannya, calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pilpres 2029 mendatang justru sedikit.
-
Pengamat Nilai Peluang Capres Tunggal di Pilpres 2029 Masih Ada Meski Presidential Threshold Dihapus
Usulan itu disampaikannya berkaca dari Pilkada Serentak 2024, di mana masih ada kepala daerah melawan kotak kosong
-
Zainal Arifin Mochtar Ungkap Kasak-kusuk Anggota DPR Usai MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengaku ditelepon sejumlah anggota DPR setelah MK memutuskan presidential threshold.
-
VIDEO EKSKLUSIF FPMI Desak Pembatasan Masa Jabatan Anggota DPR: Ada yang Sudah Enam Periode Lebih
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mendorong adanya pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
MK Hapus Presidential Threshold, AHY: Kita Hormati, karena Nggak Ada Sistem yang Sangat Sempurna
AHY turut merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen.
-
Menteri Yusril Prediksi Presidential Threshold akan Batal Lagi Jika Ada Gugatan ke MK
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah masih melakukan konsolidasi internal terkait putusan MK yang menghapus presidential threshold.
-
Presidential Threshold Dihapus, Pakar Minta Revisi UU Pemilu Segera Diselesaikan
Putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold harus segera diikuti dengan revisi UU Pemilu.
-
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Parpol Ditantang Berani Usung Kader Terbaik Pilpres 2029
Hendri mendorong partai-partai politik untuk mulai mengembangkan kader-kader terbaik mereka sejak saat ini untuk bertarung di Pilpres 2029.
-
Trust Indonesia Menilai Putusan MK Hapus Presidential Threshold Menguntungkan Banyak Pihak, Mengapa?
Trust Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold menguntungkan banyak pihak.
-
MK Hapus Presidential Threshold, Politisi Senior Hanura: Jangan Lagi Ada Kanalisasi Suara Rakyat
Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara Wa Ode Nurhayati menyatakan penghapusan presidential threshold merupakan kemenangan rakyat.
-
Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres
Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029.
-
Wakil Ketua Baleg DPR soal Penghapusan Ambang Batas Capres: Kini ‘Bola’ di Presiden dan Ketum Parpol
Lebih lanjut, dia menyatakan Presidentially Threshold cuma salah satu isu dari sekian banyak isu yang menjadi bagian pembahasan penyempurnaan sistem
-
MK Hapus PT 20 persen, Komisi II DPR Harap Publik Bersabar Tunggu Revisi UU Pemilu
Lebih lanjut, Bahtra Banong mengatakan Komisi II DPR RI menghormati MK melalui putusannya No 62/PUU-XXII/2024 yang diputus pada Kamis, 2 Januari 2025
-
Parpol dalam Ancaman Capres Independen
Hal tersebut menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 62/PUU-XXI/2023 yang dibacakan Kamis (2/12/2024) lalu.
-
Pemerintah dan DPR Diminta Segera Laksanakan Putusan MK Soal Presidential Threshold
Ia juga mengkritik wacana penerapan PT 0% pada Pilpres 2034 yang dinilai bertentangan dengan sifat putusan MK.
