Rabu, 1 Oktober 2025

Mahfud MD: Presiden Akan Tandatangani Prasasti dan Sapa Korban dan Keluarga Korban HAM Berat di Aceh

Presiden akan menandatangani prasasti dan akan menyapa para korban dan keluarga korban baik langsung maupun melalui virtual untuk korban yang di luar

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PP-HAM) dan Sesmenko Polhukam selaku Ketua Tim Pelaksanaan Rekomendasi PP-HAM Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso (batik kuning) saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat (23/6/2023). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PP-HAM) mengungkapkan sejumlah rencana kegiatan Presiden Joko Widodo dalam acara Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Tim PP-HAM.

Acara tersebut, kata Mahfud, akan dilangsungkan di Rumah Gedong Kabupaten Pidi Aceh pada Selasa (27/6/2023).

Bersamaan dengan itu, juga mulai dilakukan pemulihan HAM pada wilayah-wilayah lain terkait 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang direkomendasikan oleh Komnas HAM.

Kemudian, kata dia, juga akan dilakukan Kick Off untuk pemulihan hak para korban dan keluarga korban yang berada di luar negeri.

Berbagai dukungan untuk program pemulihan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban, kata dia, diberikan dengan melibatkan 19 kementerian dan lembaga pemerintahan.

"Presiden akan menandatangani prasasti dan akan menyapa para korban dan keluarga korban baik langsung maupun melalui virtual untuk korban yang di luar negeri dan di berbagai daerah," kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat (23/6/2023).

Sesmenko Polhukam selaku Ketua Tim Pelaksanaan Rekomendasi PP-HAM Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso mengatakan sejauh ini sudah ada KBRI Ceko dan KBRI Belanda telah mengonfirmasi untuk mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Tercatat, ada dua korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan menghadiri kegiatan tersebut secara langsung.

Kick Off tersebut, kata dia, juga akan dihadiri para menteri dan para duta besar yang diundang.

"Kemudian, selain acara Kick Off yang akan memberikan pemulihan hak kepada para korban, di sana juga akan dilaksanakan bakti sosial. Ini gabungan antara Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan Kementerian Sosial," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Aceh

"Ini akan melibatkan 1.000 sampai 1.500 orang yaitu pengobatan masal dan baksos. Ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi para korban juga bagi masyarakat sekitar," sambung dia.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved