AJI Indonesia Desak Pemerintah Transparan soal Pengadaan Alat Sadap Pegasus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pemerintah untuk transparan soal pengadaan alat sadap pegasus.

AJI Indonesia memandang adanya ancaman serius alat sadap tersebut bagi kerja-kerja jurnalis dan berbagai kelompok kritis lainnya.

Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas mengatakan laporan dari Forbidden Stories dan Amnesty International mengungkap terjadinya penyalahgunaan alat penyadap yang dinamai pegasus ini.

"Di dalamnya (laporan) berhasil mengungkap penyalahgunaan pegasus ini oleh 18 negara. Ditemukan alat ini menargetkan 50 ribu nomor," kata Ika dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Ika menjelaskan sebagian besar nomor-nomor telepon tersebut bukan milik orang-orang yang terlibat kejahatan.

Tapi sebagian besar adalah justru human right defender, kemudian para oposisi politik, jurnalis, dan juga kelompok kritis lainnya.

Baca juga: Alat Sadap Pegasus Disebut Salah Sasaran Mengintai Masyarakat Sipil hingga Ancam Kerja Jurnalis

Bahkan, ia menyebut ada sekitar 18 jurnalis dari berbagai negara yang menjadi target penyalahgunaan alat intai pegasus.

Ika kemudian mengatakan dalam regulasi di Indonesia, penyadapan itu bisa dilakukan tapi itu untuk penegakan hukum.

"Artinya, ketika kemudian ini disalahgunakan untuk menargetkan orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak ada sangkut pautnya terhadap kejahatan tertentu, artinya ada penyalahgunaan terhadap teknologi yang tujuannya tentu tidak hanya memata-matai, tapi menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap privasi itu sendiri, dan juga ini menjadi hambatan-hambatan serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," kata Ika, dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Oleh karena itu, Ika mengatakan AJI Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah Indonesia.

Pertama, kata Ika, AJI Indonesia mendesak pemerintah menghentikan pengadaan alat sadap pegasus ke depannya.

Kedua, mendesak supaya diumumkan secara transparan melalui tim independen untuk mengungkap tentang pengadaan alat sadap pegasus dan alat serupa lainnya.

"Tidak hanya pegasus mungkin, kita tidak tahu ya entah circle entah pegasus, atau mungkin ada alat lain yg digunakan," ucap Ika.

"Oleh karena itu penting ada tim khusus yang seharusnya ini dibentuk oleh negara untuk menyelidiki, menginvestigasi, dan mengungkap sejauh apa sebenarnya selama ini pengadaan alat-alat pengintaian ini. Seberapa banyak budget yang digunakan, alat-alat ini digunakan di lembaga mana saja. Siapa atau pihak mana yang sudah ditargetkan oleh alat ini dan siapa yang mengawasi alat ini," sambungnya.