Kamis, 2 Oktober 2025

Anas Urbaningrum Bicara Soal People Power: Sangat Spekulatif, Hampir Mirip dengan Perjudian

Eks Ketua Umum partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyentil ancaman people power yang digaungkan Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

Editor: Adi Suhendi
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Anas Urbaningrum menyoroti soal people power. Ia menyebut metode terbaik people power buat Indonesia adalah lewat Pemilu yang demokratis, yang Luber, dan Jurdil. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Ketua Umum partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyentil ancaman people power yang digaungkan Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

Menurut Anas Urbaningrum metode poeple power buat Indonesia adalah melalui Pemilu yang demokratis.

"Metode terbaik people power buat Indonesia adalah lewat Pemilu yang demokratis, yang Luber, dan Jurdil," ujar Anas dilansir, Rabu (4/6/2023).

Menurut Anas, cara lain seperti yang ditawarkan Amien Rais, ongkosnya terlalu besar dan hasilnya pun tidak pasti.

"Cara yang lain, ongkos terlalu besar dan hasilnya tidak pasti. Sangat spekulatif, hampir mirip dengan perjudian," ujarnya.

Dilansir dari wartakota, Amien Rais sebelumnya mengeluarkan pernyataan mengenai gerakan people power dalam acara Dialog Nasional bertema 'Rakyat Bertanya, Kapan People Power' yang digelar ormas Megabintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu (11/6/2023).

Dalam acara itu, Amien Rais menantang orang-orang yang menjadi intel untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa politisi senior itu akan membuat gerakan People Power di Solo.

Baca juga: HEBOH Spanduk Bertuliskan Batalkan Pemilu 2024 dengan People Power di Karanganyar

Amien Rais pun dalam acara tersebut mengajak melakukan gerakan people power.

"Ini memang diperlukan people power (melengserkan Jokowi)," kata Amien Rais.

Dalam UUD kita itu ada di Bab I, Pasal I berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD 1945."

Amien Rais menilai jika Jokowi awalnya diidam-idamkan rakyat.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Berpotensi Memicu People Power, Bisa Mengganggu Semua Pihak

Dia mengakui Jokowi awalnya menjadi pemimpin yang bisa diamanahi harapan, namun kini justru makin jauh dari visi kerakyatan.

"Saudara Joko Widodo ini orang Solo yang semula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama makin mendung, makin gelap dan mungkin perlu dilengserkan," jelasnya.

Apa itu People Power?

Lantas, apa sebenarnya arti dari kata People Power yang disbeut Amien Rais ini ?

Melansir Gramedia.com, istilah People Power sebenarnya sempat viral di Indonesia pada Pemilihan Umum 2019 lalu yang kala itu dianggap curang.

Pada momen tersebut, pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno sempat menyerukan People Power alih-alih berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi usai dinyatakan kalah.

People Power sendiri memiliki arti sebuah gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin menggulingkan kekuasaan Presiden secara paksa.

Gerakan ini biasa dilakukan dengan demonstrasi turun ke jalan dengan melibatkan masyarakat dengan jumlah yang banyak.

Hal ini sering dilakukan masyarakat yang ingin pemimpinnya melepas jabatan karena telah dianggap masyarakat melanggar konstitusi negara atau telah melakukan penyimpangan yang merugikan negara.

Istilah People Power dapat disamaartikan dengan kekuatan rakyat.

Hal ini karena rakyat berupaya mengumpulkan kekuatan untuk melawan dan melakukan protes terhadap kesewenangan yang dilakukan penguasa.

Lazimnya pengertian People Power merujuk pada gerakan masa yang non-kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan yang diktator dan otoriter.

Beberapa pihak kerap menyebut People Power seharusnya memiliki landasan hukum yang kuat.

Namun di beberapa negara aksi gerakan rakyat belum diatur jelas dalam hukum.

Salah satunya di Indonesia yang belum memiliki landasan hukum yang jelas tentang People Power.

Namun jika People Power mengacu pada demonstrasi, maka hal ini telah diatur dalam Peraturan KAPOLRI No.09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Berbeda halnya jika People Power di artikan sebagai makar, upaya ini justru akan mengacu pada Undang-undang Hukum Pidana Pasal 104, 106, dan 107 pada putusan MK No.7/PUU-XV/2017 tentang Perbuatan Makar.

Atas asumsi tersebut, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) People Power menjadi haram hukumnya jika dilakukan secara paksa untuk mengubah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional dan sah dimata UUD 1945.

Hingga saat ini banyak peristiwa yang mengarahkan upaya People Power di dunia maupun di Indonesia.

People Power pertama kali populer sejak rakyat Filipina turun ke jalan melakukan protes besar-besaran dan berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1986.

Di Indonesia sendiri, istilah People Power mulai populer sejak demonstrasi besar-besaran yang dilakukan rakyat Indonesia yang berhasil memaksa MPRS memberhentikan Presiden Soekarno pada tahun 1966.

Selanjutnya rakyat melakukan demonstrasi lebih besar lagi ketika berhasil melengserkan kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998. (wartakota/ ahmad sabran/ tribunnews.com)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved