Dugaan Korupsi di BAKTI Kominfo
Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi Bicara soal Korupsi Jhonny G Plate: Gempa Dahsyat Politik NasDem
Dampak terhadap NasDem ini jelas akan menimbulkan pertanyaan besar dari publik terkait integritas dari partai yang dipimpin Surya Paloh ini.
Artinya kalau pun mundur itu karena terpaksa. Ada masalah apalagi nanti hubungan partai NasDem dengan koalisinya Pak Jokowi sedang tidak sepenuhnya baik-baik saja.
Kemudian anggaplah Pak Jokowi melakukan reshuffle lalu ada juga menteri dari NasDem yang diganti. Nah ini kan serba repot seperti dihukum oleh koalisinya. Memang ini serba dilematis karena agak terlambat bagi NasDem.
Kemarin mestinya ketika sudah merasa berbeda dan ingin mengembangkan jalur kompetisi elektoral lewat pilpres tidak masalah sebenarnya mundur dari koalisi. Kemudian konsekuensinya menarik menteri misalnya.
Kalau itu dilakukan tiga atau empat bulan yang lalu maka akan jauh lebih elegan tapi kalau dilakukan sekarang itu mundur karena dihukum secara hukum maupun secara politik.
Jadi memang serba dilematis tapi di tengah itu saya kira partai NasDem harus mengambil langkah yang sesegera mungkin.
Bukan bermaksud memberikan saran, namun partai harus meminta maaf kepada publik karena ini jelas kepentingan publik yang sangat dirugikan, terlepas dari ada nuansa politiknya.
Tetapi kan substansi hukumnya jelas dari rekonstruksi kasus yang sudah berlangsung selama sekian bulan, ya memang ada penyimpangan yang luar biasa dari proyek BTS.
Kebetulan Partai NasDem bersama PKS dan Demokrat sudah membentuk Koalisi Perubahan lalu sudah memutuskan Pak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Analisa Anda apakah masalah ini akan menyulitkan capres?
Karakter pilpres kita di Indonesia figur menjadi elemen yang sangat penting. Artinya figur Pak Anies ini yang menentukan apakah nantinya dukungan politik bisa diperoleh.
Bahkan sering kali dalam proses pemilu di Indonesia karena tidak selalu sambung figur dengan partai maka sering kali juga terjadi split voting.
Jadi pemilih bisa saja memilih calon presidennya tetapi tidak memilih partainya karena memang kartu suaranya berbeda.
Tentu bagi NasDem, PKS, dan Demokrat ini bukan berita baik ya tetapi dampaknya bisa jadi tidak sangat besar. Itu karena orang akan memilih figurnya bukan partainya.
Yang kedua bagi Partai NasDem yang dampaknya akan berat karena kemudian dengan mudah siapapun bisa mengatakan bahwa Partai NasDem di ujung pemerintahan justru terbukti salah satunya menteri bermasalah dengan hukum dan korupsinya luar biasa besar.
Bagi capres sendiri ini tergantung bagaimana partai koalisi bisa mendefinisikan program kerja dan menarik batas kasus ini. Strategi politiknya kita tunggu tetapi kita tahu di Indonesia figur capres dan cawapres itu bisa menjadi kunci penting bahkan lebih penting dari partai.
Partai sendiri pasti akan berkonsentrasi untuk pemilu legislatif nantinya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.