Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi Bicara soal Korupsi Jhonny G Plate: Gempa Dahsyat Politik NasDem

Sebelum masuk ke soal elektoral kita harus lihat bahwa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) bagian dari proyek strategis nasional suatu misi dari pemerintah untuk menjamin akses menyeluruh di seluruh nusantara.

Ini suatu proyek yang memiliki dampak jika berhasil dampaknya luar biasa bagi pembangunan ekonomi sosial dan untuk masyarakat daerah tertinggal.

Jadi perlu hati-hati karena secara substansi orang yang main-main dengan proyek ini sedang mengkhianati besar-besaran rencana besar pemerintah untuk bisa menjamin pemerataan infrastruktur digital.

Sekali lagi secara substansi kasusnya sangat perlu dikawal. Yang kedua kita tahu proses pembangunan ini dibiayai oleh berbagai pihak khususnya dari para penyedia jasa industri telkom.

Memang tidak 100 persen APBN, tetapi ini sebagian dari anggaran pendapatan negara non pajak sehingga pertanggungjawabannya ke publik harus benar-benar diwujudkan.

Baca juga: Johnny G Plate Tersangka, Sekjen Gerindra: Saya Hanya Berdoa Mudah-mudahan Badai Ini Cepat Berlalu

Dengan substansi yang seperti ini memang akan menjadi berat bagi Partai NasDem untuk mempertahankan posisinya. Apalagi partai ini mengandalkan kata kunci restorasi Indonesia dan macam-macam.

Komunikasi jadi bagian penting dan Partai NasDem harus bisa juga memberikan pertanggung jawaban dan pernyataan ke publik mengapa situasinya bisa seperti ini.

Jadi ini bukan hanya tanggung jawab personal Pak Jhonny G Plate sebagai Menkominfo. Tidak boleh langsung dilepas sebagai tanggung jawab individu.

Partai harus menjelaskan ke publik kalau perlu harus meminta maaf ke publik karena akibat tindakan korupsi yang terjadi hak publik untuk menikmati jaringan telekomunikasi yang merata jadi tidak bisa terpenuhi.

Menurut prediksi Pak Wawan apa langkah yang mungkin dilakukan Partai NasDem, menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada mekanisme hukum atau melawan?

Yang pertama ini soal kebiasaan apalagi Pak Jhonny bukan menteri pertama dalam sejarah kabinetnya Presiden Jokowi yang berhadapan dengan hukum. Ada empat menteri sebelumnya yang semuanya berasal dari partai.

Dan partai selalu memberikan kesempatan kepada kader yang bermasalah hukum untuk berkonsentrasi, kemudian partai menarik diri. Jadi partai dengan cepat mengambil pembatas antara kadernya yang bermasalah dengan partai secara kelembagaan.

Itu merupakan pilihan strategi bertahan yang mau tak mau harus dilakukan oleh partai.

Tetapi menurut pendapat saya, sebagai partai saya kira juga tidak masalah jika kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perilaku kadernya.

Kemudian menawarkan apa yang bisa diperbaiki ke depan. Nah soal posisi koalisinya Pak Presiden Jokowi yang ada sekarang serba susah bagi NasDem. Seandainya mau mundur dan menarik diri dari koalisi sudah terlambat.