Pengacara Eddy Hiariej Sebut Achi Bela Berulang Kali Catut Nama Wamenkumham untuk Pungut Uang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Yosi Andika Mulyadi, menyebut Archi Bela telah berulang kali mencatut nama kliennya untuk melakukan pemungutan uang kepada sejumlah pihak.

Diketahui, Archi Bela dilaporkan ke polisi sebagaimana surat laporan Polisi No.STTL/451/XII/2022/BARESKRIM pada 1 Desember 2022 atas tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Terlapor mencatut atau mengatasnamakan Prof Eddy Hiariej selaku Wamenkumham dengan cara memungut uang untuk menjajikan promosi dan mutasi jabatan dilingkungan Kemenkumham,” ujar Yosi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Wamenkumham Eddy Hiariej Ungkap Peran Yayasan dalam Lapas

Menurut Yosi, peristiwa pencatutan nama ini bukan pertama terjadi, pada awal Eddy Hiariej menjabat sebagai Wamenkumham, Achi Bela juga melakukan hal yang sama kepada beberapa mahasiswa calon notaris.

Achi Bela menerima uang dan memberi janji akan segera dilantik menjadi notaris atau pindah jabatan notaris.

Hal ini kemudian diketahui oleh Wamenkumham.

“Saat itu diselesaikan dengan musyawarah dan masih dimaafkan, tapi sejak saat itu Prof Eddy Hiariej tidak mau lagi berkomunikasi dengan AB (Archi Bela, red)” kata Yosi.

Tidak berhenti sampai di situ, pengacara Wamenkumham ini pun mengungkapkan peristiwa pencatutan nama kliennya kembali terjadi sekitar bulan September-November 2022 di lingkungan Kemenkumham.

Achi Bela kembali mencatut Eddy Hiariej selaku Wamenkumham untuk menerima uang untuk janji promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kemenkumham.

Peristiwa ini kemudian diketahui setelah beberapa orang bertanya langsungkepada Eddy Hiariej tentang pengurusan mutasi jabatan tersebut.

Setelah mengetahui adanya pencatutan nama tersebut Eddy melaporkan keponakannya kepada Bareskrim Polri.

Pelaporan ini juga disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Karena peristiwa ini sudah menyangkut institusi kemenkumham dan supaya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, laporan ini sudah sepengetahuan pak Menteri, karena sudah konsultasi karena peristiwa ini sudah membawa nama institusi,” sebut Yosi.

“Kalau peristiwa seperti ini tidak dilaporkan, dikhawatirkan akan berulang dan semakin merugikan nama baik Prof Eddy Hiariej selaku Wamenkumham,” sambungnya.