PPP Nilai Kritikan AHY Terhadap Program Jokowi dan Maruf Amin Prematur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin prematur.

"Penilaian AHY terhadap sejumlah program Pemerintahan Jokowi-Maruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

Sebab, Arsul berpendapat bahwa Pemerintahan Jokowi-Maruf sedang berjalan dan belum menyelesaikan masa baktinya.

"Mengapa prematur? Karena Pemerintahan Jokowi-Maruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya," ujarnya.

Dia menyebut seyogianya akan lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program Jokowi-Maruf gagal, sia-sia atau tidak bermanfaat setelah masa baktinya selesai.

"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar Arsul.

Menurut Arsul, mengkritisi kebijakan paga masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono lebih tepat lantaran masa baktinya telah selesai.

"Kita lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya," ucapnya.

Dia mencotohkan kebijakan SBY dalam Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Baca juga: Balas AHY, Petinggi PPP Ungkit Kasus Korupsi Hambalang dan Bank Century di Era SBY

"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang," ujar Arsul.

Arsul juga mengungkit program stabilisasi sektor keuangan atau perbankan Bank Century di era SBY yang disebutnya gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya.

"Bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang. Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa di-recovery dan proyeknya mangkrak," ucap dia.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung kebijakan deforestasi atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa Pemerintahan SBY.

"Itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," ungkap Arsul.