Senin, 29 September 2025

Muktamar PPP

Saling Klaim Kemenangan di Muktamar X PPP, Rekam Jejak Dualisme di Partai Berlambang Kakbah

Pelaksanaan Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), berujung pada saling klaim kemenangan.

Kolase Tribunnews/Rahmat
KLAIM KEMENANGAN - Pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), berujung pada saling klaim kemenangan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), berujung pada saling klaim kemenangan.

Suasana panas sudah terjadi sejak pembukaan Muktamar. Terasa ketegangan antara pendukung dan penolak Mardiono membuat pidato pembukaan berulang kali tertunda.

Sejak awal, persaingan calon ketua umum memang mengerucut pada dua nama yakni Mardiono yang bersaing dengan mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto.

Kubu Agus Suparmanto menyatakan Agus terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, sementara kubu Muhamad Mardiono menegaskan Mardiono lebih dulu ditetapkan secara sah melalui persidangan resmi.

Dualisme PPP

Adu klaim kepemimpinan di PPP bukanlah kali pertama. Tahun 2014, menjelang Pilpres, dualisme kepemimpinan juga terjadi dan melibatkan Romy.

Kala itu, Romy menolak sikap Ketua Umum Surya Dharma Ali mendukung pencalonan Prabowo Subianto di pilpres. Romy menginisiasi Rapimnas di Jakarta yang dihadiri 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat.

Hasilnya, Suryadharma Ali resmi diturunkan sebagai ketua umum.

Masih di tahun yang sama, kasus dualisme berulang melalui dua Muktamar yang digelar oleh kubu Romy dan Djan Faridz. 

Pada 2 November 2014, Muktamar di Ancol, Jakarta menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Muktamar itu digelar sebagai tandingan dari Muktamar sebelumnya yang digelar di Surabaya, 15-19 Oktober 2014 yang menetapkan Romy sebagi ketua umum.

Namun, dualisme itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat Peninjauan Kembali (PK) pada 2017 yang menyatakan kepemimpinan Romy sebagai yang sah. Putusan itu didahului oleh Muktamar islah yang digelar 2016 di Jakarta.

Kasus hampir serupa juga pernah terjadi di tahun 2022. Dualisme yang melibatkan Soeharso Monoarfa di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum PPP. 

Namun, konflik ini bukan antara dua tokoh yang sama-sama mengklaim kursi ketua umum secara langsung, melainkan lebih kepada pencopotan Soeharso oleh internal partai yang kemudian memunculkan Muhamad Mardiono sebagai penggantinya.

Kronologi Dualisme Soeharso vs Mardiono

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan