Bambang Soesatyo: Perempuan Merupakan Kelompok Paling Rentan Mengalami Diskriminasi

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagai Country Director UNAIDS for Indonesia, Krittayawan Tina Boonto. Berbicara diawal acara, Krittayawan Tina Boonto menyamapikan pentingnya menghilangkan diskriminasi diberbagai lapisan masyarakat.

“Kita harus mulai dari zero discrimination, karena dari situ akan menular ke hal lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, mengatasi kesehatan, dan lainnya,” ujarnya.

Perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah pada acara yang sama menyamapikan sebenarnya Indonesia sudah membuat kemajuan terkait upaya menghilangkan diskriminasi, misalnya melalui regulasi.

Ia menambahkan, Komnas HAM pun sudah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang bisa meminimalkan diskriminasi. SNP Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang merupakan penjabaran secara implementatif atas berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional serta norma-norma HAM yang terus berkembang secara dinamis, agar sesuai dengan konteks dan peristiwa khususnya di Indonesia.

Karena itu, ujar Anis, Komnas HAM mendukung penuh upaya mencapai zero discrimination di Indonesia.

Baca juga: Komisi Nasional Disabilitas: Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan Tanpa Diskriminasi

"Mengatasi diskriminasi memang memerlukan perjuangan yang terus menerus, dan kami membuka ruang untuk sinergi sesuai roadmap yang kita sepakati,” ujarnya.

Kolaborasi Pentahelix

Ditemui di tempat yang sama, founder lembaga Akselerasi Warta Resolusi (AWR), Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, menjelaskan acara ini dalam konteks luar merupakan upaya untuk membawa perubahan positif pada pembuat kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Sebagai penyelenggara acara, ia pun menjelaskan tentang visi Akselerasi Warta Resolusi (AWR) dan ReThinkbyAWR untuk menjadi organisasi terkemuka yang membawa perubahan positive pada pembuat kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Ayuningtyas Widari Ramdhaniar menambahkan, diskusi juga membahas penanggulangan HIV/AIDS, akses kaum rentan terhadap perekonomian hingga permasalahan kelompok masyarakat yang retan terhadap diskriminasi.

"Kami berharap, walaupun acara berlangsung singkat namun paparan dari narasumber dapat bermanfaat bagi peserta dan masyarakat secara luas & dapat berkelanjutan,” imbuh Ayuningtyas Widari Ramdhaniar.

Ia menambahkan, kedepan ReThinkbyAWR akan terus menggelar berbagai macam kegiatan dengan tujuan agar dapat mewujudkan program pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui kolaborasi dengan menggunakan skema pentahelix.

"Sebagai upaya penyelarasan kembali seluruh perencanaan dan kegiatan agar berkualitas dan memenuhi azas keterbukaan saya pribadi sangat bersyukur menjadi Managing Director Diesel One Solidarity sebuah komunitas yang ingin membuat perubahan Bangsa, dan disupport oleh founder kami,”ujarnya memungkasi.

Baca juga: MUI: Perempuan Tidak Boleh Mendapatkan Diskriminasi dalam Mengakses Pendidikan

Diskusi ini turut menghadirkan narasumber seperti Wakil Ketua MPR, Arsul Sani & Ibu Lestari Moerdijat, Anggota DPR RI Nasir Djamil & Ema Umiyyatul Chisnah, Executive Director of Wahid Foundation, Mutjaba Hamdi; Kepala hub direktorat pemulihan korban BNPT, Rahel; Wakil Ketua Umum Koordinator 1 Kadin, Yukki Nugrahawan; Dirjen Pencegahan Penyakit Menular, Kemenkes, dr. Maxi Rein Rondonuwu; Direktur Hukum & Regulasi Bappenas, Bapak R.M. Dewo Broto Joko P., dan National Coordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Ayu Oktarini.