Komitmen DPR RI Optimalkan Kerja untuk Rakyat
Angggota DPR memang memiliki waktu yang cukup panjang untuk berdekatan dengan konstituen atau masyarakat yang diwakilinya.
Belakangan, meski masih di masa reses, DPR menyempatkan diri melakukan kunjungan lapangan ke Depo Pertamina Plumpang, menyusul peristiwa kebakaran Depo tersebut yang merenggut belasan korban jiwa dan puluhan masyarakat luka-luka.
Selain memastikan penangan korban yang telah dilakukan dengan baik, DPR juga mendesak Pemerintah dan Pertamina melakukan mitigasi, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Tidak hanya itu, DPR melalui Komisi VIII berhasil mendesak pemerintah menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
Dimana pada awalnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi Rp 69,19 juta atau sebesar 70 persen.
Setelah terus berjuang dan mendesak pemerintah, pada akhirnya disepakati BPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp 49.812.711,12 atau sebesar 55,3 persen.
Tentu tidak hanya itu, berbagai permasalahan, isu dan aspirasi masyarakat yang masih terus diperjuangkan DPR RI.
"itu semua merupakan implementasi dari komitmen DPR RI yang mengupayakan aspirasi masyarakat Indonesia terwujud nyata," kata politikus dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Sementara itu dalam fungsi anggaran, di masa sidang III tahun sidang 2022-2023 DPR RI juga menjalankan berbagai fungsi anggaran diantaranya melalui 11 Komisi di dalamnya, DPR RI menyetujui berbagai Program khususnya yang ditujukan untuk masyarakat luas.
Sebut saja perjuangan Komisi II DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk bisa memenuhi usulan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN. Mengingat peruntukan anggaran kementerian tersebut yang cukup siginifikan.
Seperti percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, serta berbagai program pro rakyat lainnya.
Perwakilan Ojol Temui Pimpinan DPR, Tegaskan Tolak Komisi 10 Persen |
![]() |
---|
Efek Danantara, Baleg DPR: Kemungkinan Kementerian BUMN Dihapus |
![]() |
---|
Maket Ikonik Gedung Kura-kura Parlemen RI Jadi Simbol Diplomasi Kreatif Indonesia |
![]() |
---|
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Perampasan Aset Tidak Masuk? |
![]() |
---|
Imbas Pecat Kepala Sekolah, Wali Kota Prabumulih Ditegur dan Disanksi Elite Gerindra |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.