PPP DKI Jakarta Siap Jika Pemilu Gunakan Sistem Proporsional Tertutup

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Islahuddin mengaku bahwa partainya siap jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau mengubahnya menjadi tertutup. 

Apalagi, PPP merupakan partai yang telah berusia 50 tahun telah pernah mengikuti dua sistem pemilu tersebut.

"Popularitas PPP di Jakarta masih sangat tinggi. Partai ini mempunyai lambang yang ikonik yaitu Ka'bah dan memiliki pendukung tradisional yang loyal di Jakarta. Sehingga tak khawatir menghadapi sistem terbuka maupun tertutup," kata Islah kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

PPP DKI, kata Islah, juga sudah memiliki strategi yang matang dalam menghadapi sistem proporsional tertutup. Dan daftar Bacaleg di 10 Dapil seluruh Jakarta relatif sudah terisi dimana para caleg juga siap bertarung di sistem proporsional terbuka.

"Dari usia partai yang mencapai 50 tahun, lebih dari 30 tahun PPP mengikui pemilu dengan sistem proporsional tertutup," terang Islah.

Islah mengakui bahwa proporsional tertutup mempunyai banyak kelebihan, terutama bisa menekan angka politik uang. 

Namun, bukan berarti PPP DKI menolak sistem proporsional terbuka, karena baik terbuka maupun tertutup tetap sah di alam demokrasi. Tinggal bagaimana MK menimbang manfaat dan mudhorot dari kedua sistem ini.

"Sejarah membuktikan bahwa sistem proporsional terbuka memang  membuat money politic sangat tinggi. Caleg umumnya harus terpaksa mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memastikan masyarakat memilih mereka," jelas Islah.

Sistem proporsional tertutup juga mengedukasi masyarakat agar memilih partai yang memiliki visi dan arah perjuangan yang jelas. 

Baca juga: Bicara Proporsional Tertutup, Yusril: Politik Uang Bisa Terjadi di Sistem Manapun

Menurutnya, partai juga dituntut untuk memperbaiki diri agar bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat.

"Cost politic yang semakin rendah membuat anggota legislatif baik di DPR RI maupun DPRD lebih tenang mengemban dan menyalurkan aspirasi konstituennya. Kami juga yakin kasus korupsi bisa ditekan," pungkas Islah.