Jeda Kemanusiaan Bersama untuk Kedamaian Papua
Dalam kesepakatan ini TNI, Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai pihak-pihak yang berseteru tidak dilibatkan.
Menurutnya, jeda kemanusian harus mendapat dukungan dari pemerintah agar tumbuhnya konflik baru dapat ditekan.
Baca juga: Soal Aksi Teror KKB di Papua, Panglima TNI: Kita akan Tindak Tegas Tapi Terukur
"Sekarang waktunya pengurus Komnas HAM yang baru melakukan internalisasi dan konsolidasi karena Presiden memberikan mandat dan jabatan," tutur Yan.
Melalui kesepakatan tersebut, Yan berharap pemerintah bisa membuat rencana ideal untuk menyelesaikan konflik lewat cara-cara damai.
"Konflik yang saat ini terjadi bisa diselesaikan lewat dialog atau negosiasi, jeda kemanusiaan menjadi landasan awal yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak," tukasnya.
Yan menegaskan seluruh pihak di Papua juga harus mendukung kesepakatan jeda kemanusian bersama supaya proses mendamaikan berbagai kericuhan di tanah Papua bisa berjalan. (Tribun Network/Reynas Abdila)
Ratusan Warga Non-Papua Tinggalkan Yalimo Cari Perlindungan di Wamena, Naik Truk 6-7 Jam |
![]() |
---|
Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Hasil PSU Pilgub Papua, Ini Tanggapan Mathius Fakhiri |
![]() |
---|
Viva Yoga Disambut Tarian Arfak, Bawa Rp10,4 Miliar untuk Transmigrasi Papua Barat |
![]() |
---|
Kemenkes Pastikan Stok Obat Kusta di Papua Barat Tersedia: Masih Cukup |
![]() |
---|
Dugaan Rasisme Berujung Kerusuhan di Yalimo Papua: 30 Kios & Rumah Terbakar, 200 Warga Mengungsi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.