Konflik Rusia Vs Ukraina
Sidang IPU 144: DPR Tawarkan Proposal Penanganan, Akan Buat Draft Resolusi Damai Rusia-Ukraina
Pada sidang IPU ke-144, DPR menawarkan proposal penanganan dan menjadi pembuat draft resolusi damai terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.
“Kalau kita lihat tanda-tanda itu, Presiden Ukraina maupun Rusia sudah ada (cara solutif).”
“Tinggal bagaimana negara-negara kawasan di sana juga mendorong penyelesaian konflik dan jangan sampai ada yang memanas-manasi. Jangan sampai terjadi seperti itu,” jelasnya.
DPR Jadi Pembuat Draft Resolusi Damai Rusia-Ukraina

Pertemuan sampingan yang bertajuk Asean +3 dalam sidang IPU ke 144 juga memunculkan sebuah kesepakatan yaitu DPR RI menjadi anggota komite yang akan membuat draft resolusi perdamaian Rusia-Ukraina.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.
Baca juga: Wakil Ketua BKSAP Sebut Warga Bali Bersyukur Ada IPU ke-144, Momentum Pemulihan Sektor Pariwisata
Ia juga menyatakan resolusi yang telah dibuat akan dibawa ke pertemuan Asia Pasifik yang akan berlangsung sore ini.
“Kita (DPR RI) sponsor utama (emergency item Rusia-Ukraina). Kita yang membuat sponsor dan akan menawarkan ke parlemen dunia,” kata Fadli.
Menurutnya, resolusi yang dibuat bisa menjadi solusi alternatif atas konflik Rusia-Ukraina meski negara-negara di Eropa juga telah membuat suatu resolusi mengenai invasi Rusia dan Belarusia ke Ukraina.
“Menurut kami itu bukan wilayah parlemen. Nah, untuk kita mengusulkan apa peran parlemen dalam penyelesaian konflik di Rusia dan Ukraina.”
“Jadi kita lebih mengarah kepada solusi,” ujarnya.
Fadli juga menjelaskan parlemen dunia memiliki dampak yang sangat besar terhadap perdamaian dunia.
Hal itu, katanya, disebabkan oleh para anggota parlemen merupakan perpanjangan tangan dari rakyat sehingga lebih leluasa untuk bersuara dan menyampaikan pendapat.
“Tetapi kalau kemudian keberadaan kita hanya menyalahkan tentu tidak ada solusi.”
“Kita menjadi suatu jembatan bagi masyarakat unutk mencari penyelesaian dari konflik-konflik tersebut sehingga kami mengusulkan untuk mengedepankan the rule of parliament,” kata Fadli.
Sebelumnya, pada Sabtu (19/3/2022), Ketua DPR RI, Puan Maharani menajak majelis membicarakan resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina.