Jadwal Pemilu 2024 Belum Disepakati, Begini Usulan PKS, Golkar hingga PDIP kepada Jokowi

"Tentu dalam mekanisme formal direpresentasikan Pemerintah dan DPR, tapi di sana ada unsur parpol yang sekaligus kontestan pemilu," kata Doli.

Ketua Komisi II itu mengatakan manfaat semakin banyak konsolidasi termasuk yang dilakukan Presiden Jokowi kepada pihak-pihak tersebut.

"Kita bisa mencapai titik temu desain dan konsep Pemilu 2024 itu semakin bagus,"  pungkasnya.

3. PDIP

Sementara dari partai pengusung Jokowi sendiri, yakni PDIP meminta sang presiden untuk mengumpulkan semua ketua umum parpol.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo.

"Menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024," kata Arif, diberitakan Tribunnews sebelumnya, Rabu (6/10/2021). 

Arif menilai masih banyak perbedaan yang harus diinventarisir. 

Hal itu dimulai penyusunan jadwal tahapan sampai program Pemilu dan Pilkada 2024. 

"Misalnya juga soal kewajiban pelantikan serentak yang diatur dalam pasal 163, 164 dan 164 a UU No10 tahun 2014 serta pasal 201 ayat 7 menyangkut keserentakan pelantikan, menyangkut akhir masa jabatan yang serentak, nah itu bagaimana penyesuaiannya dengan pemilu kita," ujarnya. 

"Sementara sudah kita putuskan sejak lama bahwa tidak ada perubahan terhadap Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan undang-undang pilkada nomor 1 tahun 2015 dan No 10 tahun 2016," imbuhnya. 

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Reza Deni/Chaerul Umam)(Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Baca berita seputar Pemilu Serentak 2024 lainnya