Pemilu 2024
Jadwal Pemilu 2024 Belum Disepakati, Begini Usulan PKS, Golkar hingga PDIP kepada Jokowi
Nasib jadwal pemilu 2024 belum temui kepastian. Sejumlah parpol, seperti PKS, Golkar hingga PDIP beri usulan kepada Jokowi.
lihat foto
Sisi kekurangan diadakannnya pemilu di bulan Februari 2024, kata Mardani, berpotensi memakan anggaran lebih banyak.
"Pemilu Feb 2024 kelebihannya memberi waktu & masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara, tp berpotensi anggaran membengkak & sejak awal terjadi kerumunan."
"Sedangkan pemilu Mei 2024 memudahkan & menurunkan anggaran, tapi kualitas bisa terganggu," jelas dia.
Sementara, menurut dia, jika pemilu digelar pada Mei 2024 akan lebih beresiko.
Baca juga: Komisi II Minta Pemerintah Jamin Konsekuensi Jika Pencoblosan Pemilu Digelar 15 Mei 2024
Sebab, rentang waktu pemilu dengan pilkada serentak 2024 pada November terlalu dekat.
"Hati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi partai politik, waktu pendaftaran untuk pasangan calon perorangan di Pilkada hingga verifikasinya," tambah dia.
Untuk itu, Mardani berharap pelaksanaan pemilu 2024 digelar pada bulan Februari.
Hal tersebut melihat potensi beban yang akan ditanggung KPU dengan kapasitas pegawai yang ada.
"KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 & sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei)."
"Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu & persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai," tutur dia.
2. Partai Golkar
Terkait belum ditetapkannya tanggal Pemillu 2024, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan komunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik.
Hal itu untuk mencari konsep dan desain yang ideal terkait pelaksanaan Pemilu 2024 yang kini memiliki dua opsi, yakni 15 Mei 2024 dari Pemerintah dan 27 Februari dari KPU.
"Karena begini, Pemilu ini adalah hajatan kita semua, bukan hanya KPU, Kemendagri, Komisi II, tapi hajatan kita semua," kata Doli kepada Tribunnews.com, Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2021).
Karena itulah, Doli berpendapat perlu dibangun konsensus bersama.
