DPR: Kurangi Libur Akhir Tahun untuk Potong Mata Rantai Penularan Covid-19
pengalaman libur panjang yang lalu bisa menjadi cermin yang baik bagi semua elemen negara ini untuk mencegah terjadi lonjakan kasus Covid-19.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi libur panjang akhir tahun ini.
Apalagi kebijakan itu menurut Ketua DPP Golkar ini, pengurangan libur panjang akhir tahun betujuan untuk memotong mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.
“Saya kira kebijakan pengurangan libur panjang akhir tahun ini perlu dipertimbangkan. Hal ini semata-mata untuk menghindari dan memotong mata rantai penularan Covid-19,” ujar Ace Hasan ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (24/11/2020).
Dia mengatakan, pengalaman libur panjang yang lalu bisa menjadi cermin yang baik bagi semua elemen negara ini untuk mencegah terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Karena, lanjut dia, lonjakan kasus Covid-19 terjadi saat libur panjang yang lalu, saat terjadi pergeseran masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.
Baca juga: Jokowi Akan Kurangi Libur Akhir Tahun, Politisi Demokrat Mendukung
Baca juga: Tiket Kereta Api untuk Libur Natal dan Tahun Baru Sudah Dapat Dipesan, Ini Penjelasan PT KAI
“Sebagaimana kita tahu, belajar dari pengalaman libur panjang akhir pekan pada era pandemi ini, tingkat penularan Covid-19 selalu tinggi. Berangkat dari pengalaman itu, seharusnya soal libur akhir tahun ini sebaiknya dikurangi saja,” jelasnya.
Selain itu dia juga meminta pemerintah menegakkan protokol kesehatan 3M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak aman, sehingga bisa mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun.
Jokowi menginstruksikan kepada para menteri untuk mengurangi libur panjang akhir tahun guna mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.
“Kebijakan memprioritaskan melawan Covid-19, lebih utama dari ekonomi adalah tepat,” ujar mantan Ketua Harian Partai Demokrat ini ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (24/11/2020).
Dia berpesan agar pemerintah memastikan semua langkah-langkah antisipatif guna melindungi masyarakat dari terpapar Covid-19.
“Kita dorong Pemerintah mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat aman dari Covid-19,” jelas mantan Menteri Koperasi dan UMKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pemerintah juga diminta untuk mengoptimalkan lagi rapid test Covid-19 untuk melacak kasus baru di tengah masyarakat.
Selain itu imbuh dia, pemerintah harus menegakkan penerapan protokol kesehatan 3M, Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak aman di tengah masyarakat.
Dengan begitu, ia yakin penularan Covid-19 bisa di tengah masyarakat bisa dicegah.