Jokowi: Eselonisasi Harus Kita Sederhanakan Tanpa Kurangi Pendapatan Birokrat
Jokowi mengatakan reformasi birokrasi harus terus dilakukan untuk menyederhanakan organisasi birokrasi yang terlalu banyak dan panjang.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan reformasi birokrasi harus terus dilakukan untuk menyederhanakan organisasi birokrasi yang terlalu banyak dan panjang.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).
"Organisasi birokrasi yang terlalu banyak dan jenjang, terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan, eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan, penghasilan dari para birokrat," kata Presiden.
Baca: Jokowi: Omnibus Law Bisa Berikan Kepastian Hukum
Menurutnya semakin panjang birokrasi maka akan semakin memecah anggaran dalam unit yang kecil.
Akibatnya proses pengawasannya menjadi sulit dan anggaran akan habis untuk hal-hal yang sifatnya rutinitas saja.
"Inilah yang sejak awal saya sampaikan dan saya tidak mau," katanya.
Baca: Jokowi Tidak Akan Tolelir Aparat yang Peras Pengusaha dan Masyarakat
Presiden meminta kepada para pejabat agar menggunakan anggaran untuk membiayai program-program yang strategis dan relevan untuk kebutuhan sekarang ini.
"Yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan bagi negara," katanya.
Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi tersebut diikuti oleh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pejabat lainnya.
Takut-takuti pengusaha dan masyarakat
Jokowi pun mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan celah hukum yang tidak sinkron untuk memeras pengusaha.
"ini saya sudah sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi.
Baca: Intervensi Berbasis Lokal Dianggap Jokowi Bisa Turunkan Covid-19, Minta Kepala Daerah Cek Bansos
Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat, pejabat, serta pengusaha menurut Presiden membahayakan pembangunan nasional.
Agenda pembangunan menjadi lamban karena adanya ketakutan bermasalah secara hukum.
Baca: Jokowi: Jangan Biarkan Covid-19 di Aceh Membesar
"Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan pembangunan nasional yang seharusnya bisa kita lakukan cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena ketakutan-ketakutan itu," katanya.
