POPULER NASIONAL Jimly Ingatkan Anak & Menantu Presiden | Foto Makam Didi Kempot
Inilah berita populer nasional yang banyak dibaca sehari terakhir, mulain dari Jimly Ingatkan Anak & Menantu Presiden hingga foto makam Didi Kempot
lihat foto
Berikut ini cara mengecek namamu terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, dikabarkan bagi karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta mendapatkan BLT Rp 600 ribu
Nah, untuk mengecek apakah terdaftar atau tidak di BPJS Ketenagakerjaan, Anda dapat mengakses laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi BPJSTK Mobile.
Hal ini untuk memudahkan peserta untuk mengecek kepesertaan, informasi saldo JHT hingga rincian saldo JHT tahunan.
Login menggunakan alamat email dan password.
Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dan mengisi formulir.
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu yang diberikan kepada karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta akan cair pada 25 Agustus 2020.
Bantuan tersebut, ditransfer langsung ke rekening pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, BLT Rp 600 ribu diberikan selama empat bulan berturut-turut dalam dua tahap, sehingga totalnya Rp 2,4 juta.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, pemberian bantuan tersebut akan mulai dilakukan pada 25 Agustus 2020.
5 Jimly Ingatkan Amanat Reformasi Anti-KKN
Baca: Update Corona Global 25 Agustus: India 3,1 Juta Infeksi, Peru 600.438 Kasus
Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menilai tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dari majunya anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2020.
"Apakah mencalonkan anak mendukung anak nyalon itu melanggar hukum? Ya, nggak ada hukum yang dilanggar. Jadi boleh, kalau itu rule of law," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008 itu dalam Webinar Refleksi dan Proyeksi 75 Tahun Indonesia: Berpolitik, Bernegara, Berkonstitusi, yang disiarkan langsung di Channel Youtube Para Syndicate, Minggu (23/8/2020) malam.
Namun dari sisi etika, kata Jimly Asshiddiqie, hal itu tidak pantas atau tidak tepat dilakukan di saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden.
"Tapi kalau rule of ethics, itu tidak pantas, tidak tepat," jelasnya.
Jimly Asshiddiqie pun mengingatkan kembali amanat reformasi yang sangat dikenal dengan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
(Tribunnews.com)
![[FULL] Ramai Desakan MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Pakar: Perbaiki, Jangan Ditutup-tutupi!](https://img.youtube.com/vi/Dwu9kx1Eo6Y/mqdefault.jpg)
