Penenggelaman Kapal di Era Susi Pudjiastuti Disarankan Kembali Diterapkan

Sebelumnya politikus PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah melakukan pendekatan militer dalam menyikapi pelanggaran kapal-kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

"Seandainya China masih bermain-main di sana, pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia," tegas Rudianto Tjen di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Secara legalitas, tegas dia, sangat jelas, perairan Natuna masih masuk ke wilayah administratif Indonesia secara berdaulat.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi perairan Natuna, Kepulauan Riau, sebagai bentuk keseriusan pemerintah mengatasi persoalan masuknya kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

"Hari ini (presiden ke Natuna), menunjuukan bahwa kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh diganggung dan tidak boleh ditawar-menawar dan itu merupakan hal prinsip," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menurut Pramono Anung, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna hari ini, bukan hal yang pertama dan pernah dilakukan beberapa kali hingga menggelar rapat terbatas di atas kapal.

"Waktu dulu pernah ada case sejenis, bahkan presiden menggunakan kapal perang waktu itu melakukan rapat terbatas di Natuna, di kapal perang waktu itu," ucap Pramono.

Baca: Tanggapi Pernyataan Donald Trump, Komandan Iran Janjikan Pembalasan Keras

Pramono pun menilai, kehadiran Presiden di Natuna juga sebagai bentuk kehadiran negara dan menjadi pemimpin tertinggi di bidang pertahanan untuk mengatasi persoalan Natuna dengan China.

"Sehingga dengan demikian apa yg dilakukan presiden, tentunya saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," tutur Pramono.